Pemerintah Tak Khawatir Beban Bunga Utang Bengkak
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Kamis, 16 Agu 2018 13:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku tak khawatir dengan beban bunga utang negara pasca kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 25 basis poin menjadi 5,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H Siahaan mengatakan imbal hasil (yield) yang ditawarkan pemerintah atas penerbitan obligasi negara nantinya tak serta merta naik tajam ,karena fundamental ekonomi dalam negeri juga masih positif.
"Perkiraan saya justru turun, karena inflasi kan sekarang juga rendah. Jadi kondisi krisis ini sebenarnya temporer saja," ungkap Scenaider kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/8).
Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi bulanan pada Juli 2018 sebesar 0,28 persen atau lebih kecil dibandingkan dengan inflasi Juni 2018 yang mencapai 0,59 persen.
Sementara, tingkat inflasi sejak awal tahun hingga Juli 2018 (year to date) sebesar 2,18 persen dan secara tahunan (year on year) sebesar 3,18 persen.
Lebih lanjut Scenaider mengatakan rata-rata yield obligasi untuk jangka waktu 10 tahun masih sekitar delapan persen. Scenaider optimistis tingkat yield Surat Berharga Negara (SBN) yang biasa dilelang tiap pekan tidak akan menyentuh 10 persen akibat kenaikan suku bunga acuan.
"Saya tidak bisa prediksi, bergantung pasar jadi lihat kondisi saat lelang saja," terang dia.
Namun begitu, ia tak menampik potensi kenaikan yield SBN tetap ada pasca BI menaikkan kembali suku bunga acuan. Jika memang demikian, Scenaider menyebutnya sebagai konsekuensi pemerintah dalam menerbitkan surat utang.
"Potensi ada kami sedang hitung berapa sampai akhir tahun dan dananya akan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," jelas Scenaider.
Sementara, data APBN Kita menunjukkan total utang pemerintah hingga Juli 2018 menyentuh Rp4.253 triliun, naik 12,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, pemerintah telah membayar bunga utang pemerintah sebesar Rp146,45 triliun. Angka itu naik 11,9 persen dibandingkan dengan Juli 2017.
Agar bunga utang pemerintah tak semakin membengkak, Analis Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menjelaskan pemerintah bisa mengurangi target raihan dalam lelang SBN, baik konvensional maupun sukuk.
"Kalau memang permintaan saat lelang tidak banyak dan yield nya tinggi, pemerintah mungkin turunkan saja target raihan dana lalu cari alternatif pendanaan lain," papar Handy.
Namun begitu, ia mengaku sepakat dengan Scenaider terkait potensi yield SBN yang masih akan stabil untuk ke depannya.
Hal ini disebabkan kenaikan suku bunga acuan BI bukan satu-satunya faktor yang membuat yield obligasi berfluktuasi. Perilaku investor asing juga akan mempengaruhi tingkat yield.
"Kalau asing melihatnya kenaikan suku bunga ini untuk meredam pelemahan rupiah, jadinya positif ke pasar," tutur Handy.
Kemudian, yield surat utang Amerika Serikat (US Treasury) juga ikut menentukan yield SBN. Handy menjelaskan yield US Treasury saat ini turun menjadi sekitar 2,8 persen-2,9 persen dari sebelumnya tiga persen.
"Jadi, kenaikan yield obligasi di dalam negeri juga bisa mereda," pungkas Handy. (bir)
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H Siahaan mengatakan imbal hasil (yield) yang ditawarkan pemerintah atas penerbitan obligasi negara nantinya tak serta merta naik tajam ,karena fundamental ekonomi dalam negeri juga masih positif.
"Perkiraan saya justru turun, karena inflasi kan sekarang juga rendah. Jadi kondisi krisis ini sebenarnya temporer saja," ungkap Scenaider kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi bulanan pada Juli 2018 sebesar 0,28 persen atau lebih kecil dibandingkan dengan inflasi Juni 2018 yang mencapai 0,59 persen.
Sementara, tingkat inflasi sejak awal tahun hingga Juli 2018 (year to date) sebesar 2,18 persen dan secara tahunan (year on year) sebesar 3,18 persen.
"Saya tidak bisa prediksi, bergantung pasar jadi lihat kondisi saat lelang saja," terang dia.
Namun begitu, ia tak menampik potensi kenaikan yield SBN tetap ada pasca BI menaikkan kembali suku bunga acuan. Jika memang demikian, Scenaider menyebutnya sebagai konsekuensi pemerintah dalam menerbitkan surat utang.
"Potensi ada kami sedang hitung berapa sampai akhir tahun dan dananya akan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," jelas Scenaider.
Sementara, data APBN Kita menunjukkan total utang pemerintah hingga Juli 2018 menyentuh Rp4.253 triliun, naik 12,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, pemerintah telah membayar bunga utang pemerintah sebesar Rp146,45 triliun. Angka itu naik 11,9 persen dibandingkan dengan Juli 2017.
Agar bunga utang pemerintah tak semakin membengkak, Analis Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menjelaskan pemerintah bisa mengurangi target raihan dalam lelang SBN, baik konvensional maupun sukuk.
"Kalau memang permintaan saat lelang tidak banyak dan yield nya tinggi, pemerintah mungkin turunkan saja target raihan dana lalu cari alternatif pendanaan lain," papar Handy.
Namun begitu, ia mengaku sepakat dengan Scenaider terkait potensi yield SBN yang masih akan stabil untuk ke depannya.
Hal ini disebabkan kenaikan suku bunga acuan BI bukan satu-satunya faktor yang membuat yield obligasi berfluktuasi. Perilaku investor asing juga akan mempengaruhi tingkat yield.
"Kalau asing melihatnya kenaikan suku bunga ini untuk meredam pelemahan rupiah, jadinya positif ke pasar," tutur Handy.
Kemudian, yield surat utang Amerika Serikat (US Treasury) juga ikut menentukan yield SBN. Handy menjelaskan yield US Treasury saat ini turun menjadi sekitar 2,8 persen-2,9 persen dari sebelumnya tiga persen.
"Jadi, kenaikan yield obligasi di dalam negeri juga bisa mereda," pungkas Handy. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK