Pekan Depan, Sri Mulyani Rilis Aturan Turunan Pajak UMKM
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 14 Agu 2018 22:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan aturan main turunan tentang pemotongan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen akan dirilis pekan depan.
"Jadi PMK nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan," ucap Ani, sapaan akrabnya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Selasa (14/8).
Aturan pemotongan tarif pajak UMKM itu sebenarnya telah diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018. Namun, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum diterbitkan.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan bilang, aturan itu memang masih diproses oleh lembaganya. Namun, karena PP sudah diberlakukan sejak awal bulan lalu, maka Robert memastikan bahwa lembaganya sudah mulai memberi diskon pajak kepada UMKM.
"Pemotongan tarif pajak tetap berlaku, meski belum ada PMK. Kami sudah beritahukan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengeluarkan surat sementara dan sudah bisa layani itu," ujarnya menambahkan.
Surat sementara itu dibutuhkan untuk mengonfirmasi potongan tarif pajak yang akan didapat pengusaha UMKM.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pajak UMKM diturunkan agar meringankan beban pengusaha kecil. Selain itu, insentif ini diberikan agar UMKM dapat meningkatkan daya saing dan naik kelas.
Meski begitu, pemotongan tarif pajak ini berpotensi membuat kantong pajak kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp1,5 triliun. Hitung-hitungan ini didapat dari total penerimaan pajak dari UMKM yang mencapai Rp5,8 triliun pada tahun lalu.
Bila penerimaan pajak dari UMKM tahun ini disamakan dengan tahun lalu, maka penerimaan pajak UMKM pada semester I 2018 masih bisa mencapai kisaran Rp2,9 triliun. Namun, pada paruh kedua tahun ini, potensinya berkurang setengah dari itu.
Sementara secara keseluruhan, pemerintah memasang target penerimaan pajak mencapai Rp1.424 triliun. Namun, per Juli 2018, penerimaan pajak baru mencapai Rp687,2 triliun atau 48,3 persen dari target itu. (lav)
"Jadi PMK nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan," ucap Ani, sapaan akrabnya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Selasa (14/8).
Aturan pemotongan tarif pajak UMKM itu sebenarnya telah diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018. Namun, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum diterbitkan.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan bilang, aturan itu memang masih diproses oleh lembaganya. Namun, karena PP sudah diberlakukan sejak awal bulan lalu, maka Robert memastikan bahwa lembaganya sudah mulai memberi diskon pajak kepada UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat sementara itu dibutuhkan untuk mengonfirmasi potongan tarif pajak yang akan didapat pengusaha UMKM.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pajak UMKM diturunkan agar meringankan beban pengusaha kecil. Selain itu, insentif ini diberikan agar UMKM dapat meningkatkan daya saing dan naik kelas.
Bila penerimaan pajak dari UMKM tahun ini disamakan dengan tahun lalu, maka penerimaan pajak UMKM pada semester I 2018 masih bisa mencapai kisaran Rp2,9 triliun. Namun, pada paruh kedua tahun ini, potensinya berkurang setengah dari itu.
Sementara secara keseluruhan, pemerintah memasang target penerimaan pajak mencapai Rp1.424 triliun. Namun, per Juli 2018, penerimaan pajak baru mencapai Rp687,2 triliun atau 48,3 persen dari target itu. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK