DPR Minta Jokowi Realistis Susun APBN 2019

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 16 Agu 2018 14:52 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membuat APBN 2019 yang lebih realistis dan memperhitungkan ekonomi global.
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyusun APBN 2019 yang realistis. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang lebih realistis.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar dalam membuat APBN, pemerintah bisa memperhatikan dan memperhitungkan risiko ekonomi global.

Bambang mengatakan ada beberapa risiko global yang harus diwaspadai pemerintah dalam membuat APBN 2019.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS) dan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara.

Kedua, perang dagang yang berkecamuk antara AS dengan China. Ketiga, risiko tekanan dari sesama negara berkembang seperti yang terjadi di Turki.


"Risiko itu yang perlu diantisipasi pemerintah melalui mitigasi yang tertuang dalam APBN 2019," kata Bambang dalam pidato Pengantar RUU tentang APBN 2019 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Kamis (16/8).

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa perhitungan risiko tekanan ekonomi global diperlukan agar target yang ditetapkan pemerintah pada 2019 mendatang lebih realistis dan bisa dicapai. 

DPR, kata Bambang, juga meminta Presiden Joko Widodo fokus  mengejar beberapa target di tahun terakhir pemerintahannya.

Salah satu penekanan ia berikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, efektif dan berkesinambungan.


Pemerintah pada 2019 mendatang rencananya akan mematok target pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen. 

Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan outlook 5,2 persen yang pernah mereka buat hingga akhir tahun.

Tapi pertumbuhan tersebut, jauh dari yang ditetapkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dipatok di level 8 persen. 

Sementara itu untuk pendapatan, pemerintah yakin tahun depan bisa tembus Rp2.189 triliun, naik 15 persen dibanding target 2018 yang hanya Rp1.903,8 triliun. 

(agt/bir)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER