Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo
(Jokowi) merencanakan belanja negara sebesar Rp2.439,7 triliun pada 2019 nanti.
Belanja tersebut naik 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja 2018 atau meningkat 37,3 persen dibanding belanja 2014 yang hanya Rp1.777,2 triliun.
Walaupun belanja dipatok Rp2.439,5 triliun, pemerintah hanya mematok penerimaan 2019 sebesar Rp2.142,5 triliun. Target tersebut naik 13 persen dibanding APBN 2018 yang hanya Rp1.894,7 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Target penerimaan tersebut diharapkan bisa didapat dari dua sumber.
Pertama, penerimaan perpajakan.
Pada 2019 mendatang pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan bisa mencapai Rp1.781 triliun tumbuh 10,06 persen dibanding tahun ini yang hanya Rp1.618,1 triliun.
Kedua, penerimaan diharapkan bisa didapat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada 2019 nanti, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor tersebut bisa tembus Rp361,1 triliun.
Target PNBP tersebut melonjak 31,11 persen dibanding tahun ini yang hanya Rp275,4 triliun.
Sementara itu, untuk pemasukan hibah ditargetkan bisa mencapai Rp400 miliar.
Presiden Joko Widodo dalam pembacaan Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 mengatakan bahwa fokus penggunaan belanja negara 2019 tersebut akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi.
"Dan untuk penguatan desentralisasi fiskal," katanya, Kamis (16/8).
Jokowi merinci, untuk penguatan program perlindungan sosial, fokus akan diarahkan pada 40 persen penduduk termiskin.
Pada 2019 nanti, pemerintah akan memperkuat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar kemiskinan bisa ditekan. Penguatan akan dilakukan dengan meningkatkan besaran manfaat program sampai dengan 100 persen.
Target sasaran program ini mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat. "Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) menjadi 96,8 juta," katanya.
(agt)