Jokowi Teken Perpres Biodiesel Demi Pangkas Impor Minyak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pencampuran biodiesel sebesar 20 persen dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B-20) nonsubsidi (Public Service Obligation/PSO) sudah diteken pada pekan ini.

Dengan demikian, rencana implementasi B-20 seharusnya bisa sesuai jadwal, yakni 1 September 2018 mendatang.

"(Perpres) sudah ditanda tangan," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/8).

Lebih lanjut ia mengatakan, seharusnya kebijakan ini sudah bisa dilaksanakan setelah beleid tersebut terbit. "Dan tentu akan berlaku secepatnya," imbuh dia.

Lihat juga: Produsen Cemas Biodiesel B20 Tidak Sesuai Aturan Emisi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang fokus dalam implementasi B-20 bagi kegiatan non-PSO karena gemas melihat defisit neraca perdagangan yang berujung pada bengkaknya defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan turut membuat gerak rupiah kian berat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan antara Januari hingga Juni kemarin mencapai US$1.02 miliar. Hasilnya, defisit transaksi berjalan menembus 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di penghujung kuartal lalu, atau melebar dari angka 2,57 persen di kuartal I.

Penggunaan biodiesel, lanjut Jokowi, bisa menghemat impor BBM sebesar US$5,9 miliar per tahun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel. Tanpa ragu, ia menyebut bahwa B-20 bisa menyelesaikan sepertiga dari permasalahan defisit transaksi berjalan yang saat ini tengah dialami Indonesia.

"Lebih dari sepertiga dari Current Account Deficit (CAD) Indonesia bisa terselesaikan dengan biodiesel. Ini akan menyelesaikan CAD kami. Jadi sekali lagi saya minta kesungguhan agar implementasi B-20 ini betul-betul dilaksanakan," jelas Jokowi.

Lihat juga: Ocehan Pengguna Mobil Diesel Soal Biodiesel B20

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, implementasi B-20 juga bisa mendongkrak permintaan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) domestik sebesar 4 juta kiloliter (kl) per tahun. Jika permintaan, bertambah, otomatis harga CPO bisa membaik dan ujungnya memperbaiki nilai ekspor Indonesia.

Adapun sebelumnya, Darmin menaksir bahwa harga CPO bisa mendekati US$700 per metrik ton atau naik dari posisi saat ini US$532 per metrik ton.

"Tapi mungkin ini akan berdampak optimal di tahun depan, di mana ada dorongan dua faktor yaitu penghematan solar dan kenaikan harga kelapa sawit. Sekarang kami memang perkirakan akan ada dampaknya, tapi belum besar," jelas Darmin. (agi)