Kerek Anggaran PKH, Mensos Doakan Jokowi Dapat Pahala

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan kenaikan signifikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 merupakan langkah yang tepat demi mencapai target tingkat kemiskinan yang mencapai 8,5 persen hingga 9,5 persen dari total populasi di tahun depan.

Idrus mengatakan, PKH adalah instrumen paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibanding bantuan sosial lainnya. Makanya, untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang lebih banyak, dibutuhkan penambahan anggaran demi mengubah jumlah dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nantinya.

Di dalam nota keuangan RAPBN 2019, anggaran PKH tercatat di angka Rp34,4 triliun atau naik lebih dari dua kali lipat dibanding pagu APBN 2018 sebesar Rp17 triliun.

Lihat juga: SMI Sebut Kenaikan Anggaran Bansos Tak Bermuatan Politis

Rencananya, jumlah dana yang diterima KPM akan berbeda satu dengan lainnya, dengan afirmasi tertinggi berada di angka Rp3,1 triliun. Perbedaan jumlah ini tergantung pada kondisi dan tanggungan yang dialami masing-masing keluarga.

"Pertimbangan kenaikan anggaran itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otomatis menekan angka kemiskinan. Nanti pada akhir periode pertama presiden Joko Widodo, akan lebih turun lagi antara 8,5 persen hingga 9,5 persen," ujar Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/8).

Atas kenaikan alokasi anggaran ini, ia mengklaim bahwa kebijakan anggaran Jokowi tahun depan sejalan dengan visi utamanya, yakni perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tak hanya PKH, Jokowi disebutnya juga meningkatkan anggaran program perlindungan sosial lainnya, yang tercermin dalam rencana pagu anggaran sebesar Rp381 triliun atau naik 31,9 persen dibanding pagu tahun ini Rp287 triliun.

Lihat juga: SMI Sebut Kenaikan Anggaran Bansos Tak Bermuatan Politis

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentu akan diiringi dengan rasa syukur dari masyarakat. Jika masyarakat bersyukur, Jokowi, sebagai eksekusi program tersebut, disebutnya tentu akan mendapat ganjaran pahala dari Tuhan.

"Ya kan kalau Pak Jokowi dapat pahala, ya kenapa tidak? Orang juga berbuat amal itu ada pahalanya. Dalam arti lain, misal (Jokowi) dipilih kembali, itu kan pahala," tambah Idrus.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar ini enggan menyebut bahwa kenaikan anggaran PKH ini dilakukan karena tahun politik semata. Ia memastikan bahwa kenaikan anggaran ini benar-benar murni untuk pengentasan kemiskinan.

"Ini tuntutan untuk menekan kemiskinan dan salah satu yang disiasati agar lebih efektif adalah dengan menambah anggaran," jelas dia. (agi)