Sri Mulyani Jawab Tudingan Ketua MPR Soal Utang Tak Wajar
Lavinda | CNN Indonesia
Senin, 20 Agu 2018 12:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan 44 persen pembayaran pokok utang pada 2018 yang totalnya sebesar Rp396 triliun merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015.
"Pokok utang 2018 itu dihitung dari akhir Desember 2017, 44 persen dari total itu berasal dari utang periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," sebut Sri Mulyani dalam pernyataan resminya di laman Facebook, Senin (20/8).
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait pembayaran pokok utang pemerintah yang tidak wajar.
Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018 lalu, Ketua MPR menyebut besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp400 triliun. Angka itu tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan dan merupakan angka yang tidak wajar.
Menurut Sri Mulyani, pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian memaparkan, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu.
Jika dibandingkan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.
Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen.
Bahkan, lanjutnya, anggaran kesehatan pada tahun depan meningkat menjadi Rp122 triliun atau hampir lima kali anggaran 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.
Anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.
"Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?" tanya Sri Mulyani.
Menurut dia, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati dan terukur. Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.
Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB pada 2015, menjadi 2,49 persen pada 2016, dan 2,51 persen tahun 2017. Tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.
Di sisi lain, defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun.
Defisit keseimbangan primer pada 2019 diharapkan menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun. Hal ini menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. (lav/bir)
"Pokok utang 2018 itu dihitung dari akhir Desember 2017, 44 persen dari total itu berasal dari utang periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," sebut Sri Mulyani dalam pernyataan resminya di laman Facebook, Senin (20/8).
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait pembayaran pokok utang pemerintah yang tidak wajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018 lalu, Ketua MPR menyebut besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp400 triliun. Angka itu tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan dan merupakan angka yang tidak wajar.
Menurut Sri Mulyani, pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan.
Jika dibandingkan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.
Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen.
Bahkan, lanjutnya, anggaran kesehatan pada tahun depan meningkat menjadi Rp122 triliun atau hampir lima kali anggaran 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.
Anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.
"Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?" tanya Sri Mulyani.
Menurut dia, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati dan terukur. Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.
Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB pada 2015, menjadi 2,49 persen pada 2016, dan 2,51 persen tahun 2017. Tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.
Di sisi lain, defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun.
Defisit keseimbangan primer pada 2019 diharapkan menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun. Hal ini menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK