Menkeu Kaji Tambahan Anggaran Gempa Lombok Rp700 Miliar
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 21 Agu 2018 09:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan permintaan tambahan anggaran Rp700 miliar untuk penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pengajuan tambahan anggaran itu menjadi alokasi dana penanganan bencana tahap dua yang akan dikucurkan oleh kementerian di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, pihaknya telah mencairkan anggaran tahap satu sekitar Rp37 miliar.
Askolani menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya tidak khusus masuk pos anggaran penanganan gempa Lombok, melainkan untuk mitigasi bencana secara nasional dengan pagu Rp700 miliar.
"Saat ada kejadian gempa Lombok, dana itu sebagian bisa dipakai. Sekarang sudah diajukan lagi oleh BNPB. Kami akan lihat berapa pun kebutuhannya dan kami pastikan alokasinya harus efisien dan efektif sesuai kebutuhan," ucap Askolani di kantornya, Senin (20/8).
Menurutnya, pengajuan anggaran penanganan gempa Lombok itu akan digunakan untuk memulihkan kerusakan perumahan rakyat. Sayang, ia masih enggan menyebut kapan anggaran itu akan dicairkan oleh kementeriannya.
Saat ini, pengajuan anggaran tahap dua itu masih dalam proses kajian Kemenkeu.
Ke depan, ia memastikan bila BNPB masih membutuhkan anggaran tambahan untuk penanganan gempa Lombok, pihaknya akan sigap memproses kebutuhan dana tersebut.
Sebelumnya, BNPB menyebut bahwa Sri Mulyani siap mengalokasikan anggaran penanganan gempa Lombok hingga Rp4 triliun. Namun, Askolani bilang estimasi anggaran yang dibutuhkan masih belum bulat.
Ia juga belum bisa mengestimasi apakah alokasi anggaran penanganan gempa Lombok nantinya akan memakan pos anggaran lain. Pasalnya, akumulasi kerugian akibat gempa masih terus dihitung, apalagi gempa susulan masih terus mengguncang Lombok.
"Ini bukan hanya anggaran 2018, tapi bisa juga nanti dari 2019. Dananya dari pos BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), memang ada cadangan untuk bencana," terangnya.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa ke depan kementeriannya juga akan berusaha memenuhi kebutuhan anggaran penanganan bencana dari asuransi Barang Milik Negara (BMN). Saat ini, kebijakan asuransi BMN itu masih terus digodok dan diharapkan tahun depan sudah bisa efektif dijalankan.
"Fokusnya saat ini asuransi aset pemerintah karena sudah ada nilainya dan lebih mudah menghitungnya. Tapi, kalau itu sukses, itu bisa dikembangkan ke yang lebih luas, termasuk untuk bencana," pungkasnya. (agi)
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pengajuan tambahan anggaran itu menjadi alokasi dana penanganan bencana tahap dua yang akan dikucurkan oleh kementerian di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, pihaknya telah mencairkan anggaran tahap satu sekitar Rp37 miliar.
Askolani menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya tidak khusus masuk pos anggaran penanganan gempa Lombok, melainkan untuk mitigasi bencana secara nasional dengan pagu Rp700 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pengajuan anggaran penanganan gempa Lombok itu akan digunakan untuk memulihkan kerusakan perumahan rakyat. Sayang, ia masih enggan menyebut kapan anggaran itu akan dicairkan oleh kementeriannya.
Ke depan, ia memastikan bila BNPB masih membutuhkan anggaran tambahan untuk penanganan gempa Lombok, pihaknya akan sigap memproses kebutuhan dana tersebut.
Sebelumnya, BNPB menyebut bahwa Sri Mulyani siap mengalokasikan anggaran penanganan gempa Lombok hingga Rp4 triliun. Namun, Askolani bilang estimasi anggaran yang dibutuhkan masih belum bulat.
Ia juga belum bisa mengestimasi apakah alokasi anggaran penanganan gempa Lombok nantinya akan memakan pos anggaran lain. Pasalnya, akumulasi kerugian akibat gempa masih terus dihitung, apalagi gempa susulan masih terus mengguncang Lombok.
"Ini bukan hanya anggaran 2018, tapi bisa juga nanti dari 2019. Dananya dari pos BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), memang ada cadangan untuk bencana," terangnya.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa ke depan kementeriannya juga akan berusaha memenuhi kebutuhan anggaran penanganan bencana dari asuransi Barang Milik Negara (BMN). Saat ini, kebijakan asuransi BMN itu masih terus digodok dan diharapkan tahun depan sudah bisa efektif dijalankan.
"Fokusnya saat ini asuransi aset pemerintah karena sudah ada nilainya dan lebih mudah menghitungnya. Tapi, kalau itu sukses, itu bisa dikembangkan ke yang lebih luas, termasuk untuk bencana," pungkasnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK