Gempa Hantam Pariwisata, Ekonomi NTB Diharap Tak Terganggu

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) berharap gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berpotensi menghambat pariwisata tak signifikan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Kepala BPS Suhariyanto beralasan sektor pariwisata bukanlah kontributor terbesar dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Data BPS menunjukkan kontributor terbesar PDB pada kuartal II berasal dari pertanian dan pertambangan, dengan porsi masing-masing 23,82 persen dan 14,51 persen.

Lihat juga: BPS Akui Kewalahan Himpun Data e-Commerce

"Kalau di Lombok, peran pariwisatanya belum terlalu besar. PDB NTB ini besar karena pertambangan, karena ada PT Amman Mineral di sana. Tapi, signifikan atau tidak belum kami lihat, semoga tidak berdampak banyak," jelas Suhariyanto, Kamis (23/8).

Ia mengaku belum bisa mengetahui dampak gempa Lombok terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, lantaran data yang diterima BPS memiliki jeda waktu (lag) dua bulan.

Kunjungan wisatawan mancanegara di Bandara Internasional Lombok pada Juni lalu tercatat 8.859 kunjungan atau turun 3,72 persen dibanding periode serupa tahun lalu.

"Kalau melihat Juni kemarin memang belum kelihatan penurunannya. Semoga pariwisata tidak kena, karena jika pariwisata terpengaruh, maka devisa juga turun," papar dia.

Lihat juga: Tahun Depan, Pemerintah Pungut Tarif Berlapis Cukai Plastik

Sebelumnya, pihak istana kepresidenan mengakui sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional.

"Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

Lihat juga: Dilema Subsidi Energi di Tahun Politik

Hal serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, bencana letusan Gunung Agung di Bali menjadi salah satu contoh tak perlu menetapkan status bencana nasional.

"Pengalaman kami waktu di Bali, begitu dibilang bencana nasional, langsung (turun), lari. Padahal treatment-nya sama aja," ucapnya. (lav/bir)