Progres KEK Stagnan, Pemerintah Diimbau Belajar dari China

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 15:29 WIB
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyimpulkan perkembangan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun sejak 2014 silam masih jauh dari harapan. Sejumlah pengunjung melintas di depan papan bertuliskan Kuta Mandalika di pantai Kuta kawasan KEK Mandalika, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyimpulkan perkembangan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun sejak 2014 silam masih jauh dari harapan. Pemerintah diimbau belajar dari China dan India dalam mengembangkan kawasan sejenis.

Seperti diketahui, KEK terbagi atas sektor industri dan sektor pariwisata. Sektor industri berada di wilayah Sei Mankei, Galang Batang, Tanjung Api-api, MBTK, Palu, Bitung, Sorong, Morotai, dan Arun. Sedangkan KEK sektor pariwisata mencakup Sei Mankei, Mandalika, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Arun, dan Morotai.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan kesimpulan itu tercermin dari hasil studi penelitian terkait perkembangan dua KEK yang paling awal dibentuk pemerintah.

Pertama, KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) baru diresmikan pada 2017 saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi), padahal peletakan batu pertama (groundbreaking) sudah sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung yang sudah dibangun sejak 2016 lalu.


"Dari dua KEK yang kami kunjungi, ini belum banyak progress (perkembangan). KEK yang lain saya kira juga tidak jauh berbeda. Terakhir kami ke KEK Tanjung Lesung, saat ke sana 'loh mana KEK-nya?" ucap Max di kantornya, Selasa (28/8).

Menurutnya, permasalahan mendasar yang membuat 12 KEK ini masih jauh harapan adalah karena pemerintah salah strategi, yakni tidak berfokus membangun kawasan ekonomi hingga matang. Padahal, seharusnya pembangunan KEK berfokus pada satu lokasi dulu hingga berhasil, baru kemudian menambah KEK di lokasi lain.

"Masalahnya, model yang sudah ada itu belum berkembang, tapi sudah 'jor-joran' membuat KEK yang lain. Ini perlu diperhatikan Dewan Pengawas KEK," ujarnya.

Ia menerangkan strategi membangun KEK dengan konsep itu penting agar pembangunan KEK benar-benar mencapai titik keberhasilan dan bisa menjadi contoh bagi pembangunan KEK lain. Dengan cara itu pula, pemerintah tidak salah strategi dalam mengembangkan KEK.

"Kalau tidak seperti itu, takutnya jadi bumerang bagi pemerintah dan menambah panjang daftar kegagalan pembangunan. Kami tidak ingin ini seperti di Nigeria dan Afrika Selatan, itu banyak yang gagal," imbuhnya.

Selain itu, ia menilai ada beberapa faktor yang membuat pembangunan KEK terbilang mandek, yaitu tidak adanya visi khusus yang ditetapkan pemerintah ketika membangun KEK di suatu lokasi. Pemerintah memang membagi wilayah KEK berdasarkan sektornya, namun hal itu tidak cukup spesifik.


Belajar dari China

Ia menyontohkan pemerintah bisa belajar dari pengembangan kawasan khusus di China. Negeri Tirai Bambu membangun suatu kawasan dengan visi besar, yaitu modernisasi.

"Jadi mereka punya misi bahwa lokasi ini harus menjadi modern. Kalau modern, itu bisa memberi nilai tambah ke semua aspek," tuturnya.

Pemerintah juga bisa belajar dari India. Di India, katanya, pernah dibangun zona turis khusus. Namun, zona itu mendapat tentangan dari masyarakat sekitar karena zona itu hanya diperuntukkan bagi turis kelas atas. Untuk itu, perlu standar khusus pembangunan KEK yang mencakup semua kalangan masyarakat.

"Karena KEK pariwisata itu sangat beririsan dengan masalah sosial budaya. Kalau isu ini ramai, itu bisa mempengaruhi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, ia menggaris bawahi beberapa kendala yang terlihat dari hasil studi LIPI di KEK Mandalika dan Tanjung Kelayang. Misalnya, pembangunan KEK hanya terpaku pada pemerintah pusat. Padahal seharusnya, pembangunan KEK turut melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda), dinas terkait, pelaku usaha, hingga masyarakat.

"KEK itu gagal karena infrastruktur tidak maksimal, koordinasi tidak solid, dan ketidakmampuan untuk membuat keterhubungan dengan industri lokal," jelasnya.

Walhasil, pemerintah tidak perlu menambah lagi lokasi baru untuk dibangun KEK saat ini. Namun, fokus memaksimalkan KEK yang sudah ada dulu. Kemudian, pemerintah juga harus meninjau kembali cetak biru pembangunan KEK, termasuk keterhubungannya dengan KEK lain. Tak ketinggalan, infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. (lav/lav)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK