Surplus Dagang Jepang ke AS Anjlok Karena Trump

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Senin, 18/06/2018 15:35 WIB
Surplus Dagang Jepang ke AS Anjlok Karena Trump Ilustrasi ekspor- impor. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perang dagang yang dikobarkan Presiden Amerika Donald Trump ikut berdampak pada Jepang. Tercatat, pada Mei kemarin surplus dagang mereka dengan Negeri Paman Sam tersebut tinggal US$3,09 miliar atau anjlok 17,3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Surplus tersebut merupakan yang terendah sejak Januari 2013 lalu. Penurunan surplus tersebut terjadi karena impor Jepang ke Amerika pada periode tersebut naik 19,9 persen. Sedangkan ekspor Jepang ke Amerika hanya tercatat 5,8 persen.

Shuji Tonouchi, Ekonom Mitsubusihi UFJ Mogran Stanley Securities mengatakan penurunan surplus neraca dagang tersebut kemungkinan besar terdampak oleh kebijakan proteksi yang diberlakukan oleh Trump.

"Gesekan antara Amerika dan China pada kebijakan perdagangan telah berdampak pada Jepang. Ini faktor risiko yang harus dihadapi Jepang di perdagangan global," katanya seperti dikutip dari Reuters, Senin (18/6).



Takeshi Minami, Ekonom Norinchukin Research Institute saat ini ekspor Jepang ke Amerika masih berpeluang meningkat. Tapi Jepang harus selalu waspada dengan kebijakan perdagangan yang diambil Trump.

"Waspadai juga kemungkinan perlambatan ekonomi AS yang kuat dan bagaimana pasar negara berkembang melihat kenaikan suku bung AS," katanya seperti dikutip dari AFP.

Trump kembali menyerukan perang dagang dengan China. Trump menyetujui penetapan tarif bea masuk pada produk dagang China senilai US$50 miliar.


Menanggapi perang dagang dari AS, China pun langsung menyiapkan tarif tinggi terhadap sekitar 1.000 produk-produk asal AS, terutama; produk-produk kedirgantaraan, robotik, manufaktur, dan industri otomotif.

Balasan tarif tinggi itu akan diberlakukan dalam beberapa gelombang yang dimulai pada 6 Juli mendatang untuk 545 produk AS senilai US$34 miliar, seperti; produk-produk pertanian, mobil, dan makanan laut.

Setelah itu, baru akan diberlakukan untuk 114 produk lainnya, termasuk bahan kimia dan peralatan kesehatan, serta sektor energi. Sisanya, akan disesuaikan usai dua tahap itu.

(agt/agt)