Pemerintah Kucurkan Dana Alokasi Khusus untuk Pariwisata

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk daerah yang memiliki kawasan pariwisata mencapai Rp213,2 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan dana itu akan digunakan untuk pelatihan masyarakat lokal demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dana dukungan operasional rutin untuk tourist information center.

"Ini dialokasikan 2019, ini baru. Masyarakat rata-rata belum tahu soal pariwisata, kami dorong agar masyarakat bisa menjadi tuan rumah sendiri di wilayah pariwisata mereka," tutur Mardiasmo di Yogyakarta, Rabu (29/8).

Lihat juga: Semester I, PLN Rugi Rp5,35 Triliun Gara-gara Rupiah Keok

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan DAK fisik khusus di sektor pariwisata sekitar Rp1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata," jelas Mardiasmo.

Ia mengaku pemerintah memang memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, sehingga dana yang dikucurkan untuk DAK fisik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DAK nonfisik.

Lihat juga: Jadi Bos Pertamina, Nicke Siap Muluskan Kebijakan B20 Jokowi

Dalam hal ini, keputusan itu dilakukan guna meningkatkan kualitas sektor pariwisata di Indonesia demi menarik lebih banyak pengunjung. Dengan begitu, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata lebih deras dari tahun sebelumnya.

Maklum, pemerintah berniat mendorong devisa dari sektor pariwisata untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) saat ini yang telah mencapai tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Data BI menunjukkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2018 melebar menjadi US$8 miliar. Sementara, pada kuartal I 2018 jumlah defisit transaksi berjalan masih sebesar US$5,7 miliar atau 2,2 persen terhadap PDB.

Lihat juga: Rupiah Rp14.674 per dolar AS, Terlemah dalam Tiga Tahun

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan insentif fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terkait pungutan cukai, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

"Soal restitusi PPN, yang lama kami periksa dulu maka sekarang tidak. Kami percaya dulu lalu verifikasi di belakang," jelas Mardiasmo. (lav/lav)