Sri Mulyani Cairkan Hampir Rp1 Triliun untuk Gempa Lombok
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 24 Agu 2018 12:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar demi penanganan darurat dan kemanusian setelah gempa bumi mengguncang pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.
Secara rinci disebutkan, dana sebanyak Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan sisanya Rp428,1 miliar melalui kementerian dan lembaga terkait.
Sri Mulyani mengungkapkan anggaran sebesar Rp557,7 miliar merupakan bagian dari program penanggulangan bencana yang dilakukan BNPB dengan total nilai Rp1,1 triliun. Dana ini digunakan untuk kegiatan operasi dan logistik seperti makanan, perlengkapan keluarga, sandang, dan tenda.
Pada tahap pertama, lembaga mencairkan anggaran untuk memperbaiki 5.000 rumah yang rusak berat dengan besaran santunan Rp50 juta per rumah.
Pada tahap kedua, pemerintah masih menyiapkan proses pemberian dana bantuan dalam bentuk santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat lainnya, dan rumah rusak ringan.
"Kementerian Keuangan dan BNPB terus melakukan pemeriksaan atau verifikasi ke seluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali," ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Facebook resmi, Jumat (24/8).
Selain dana yang disalurkan melalui BNPB, terdapat pula dana sebesar Rp428,1 miliar yang disalurkan kepada lima kementerian dan lembaga terkait. Adapun, lima instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dana yang disalurkan melalui Kemendikbud sebesar Rp230 miliar digunakan sebagai bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, hingga peralatan mobile & school kit.
Sementara itu, anggaran yang disalurkan melalui Kementerian PUPR sebesar Rp176,2 miliar dimanfaatkan untuk memobilisasi bantuan seperti mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.
Kemudian, Kementerian Sosial juga mendapat Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik seperti sandang, pangan, tenda, santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga diberi anggaran Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya. Terakhir, Kementerian ESDM mendapat Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat," imbuh dia.
Di samping dana yang telah dicairkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut pemerintah juga telah menyiapkan cadangan bencana sebesar Rp3,3 triliun yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran ini bisa digunakan untuk memberikan tambahan bantuan ke Lombok, apalagi BNPB sebelumnya telah mengusulkan tambahan anggaran yang dimaksud.
Penambahan anggaran ini rencananya meliputi penanganan sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya.
"Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini," pungkas dia. (lav)
Secara rinci disebutkan, dana sebanyak Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan sisanya Rp428,1 miliar melalui kementerian dan lembaga terkait.
Sri Mulyani mengungkapkan anggaran sebesar Rp557,7 miliar merupakan bagian dari program penanggulangan bencana yang dilakukan BNPB dengan total nilai Rp1,1 triliun. Dana ini digunakan untuk kegiatan operasi dan logistik seperti makanan, perlengkapan keluarga, sandang, dan tenda.
Pada tahap pertama, lembaga mencairkan anggaran untuk memperbaiki 5.000 rumah yang rusak berat dengan besaran santunan Rp50 juta per rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Keuangan dan BNPB terus melakukan pemeriksaan atau verifikasi ke seluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali," ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Facebook resmi, Jumat (24/8).
Selain dana yang disalurkan melalui BNPB, terdapat pula dana sebesar Rp428,1 miliar yang disalurkan kepada lima kementerian dan lembaga terkait. Adapun, lima instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara itu, anggaran yang disalurkan melalui Kementerian PUPR sebesar Rp176,2 miliar dimanfaatkan untuk memobilisasi bantuan seperti mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.
Kemudian, Kementerian Sosial juga mendapat Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik seperti sandang, pangan, tenda, santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga diberi anggaran Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya. Terakhir, Kementerian ESDM mendapat Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat," imbuh dia.
Di samping dana yang telah dicairkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut pemerintah juga telah menyiapkan cadangan bencana sebesar Rp3,3 triliun yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran ini bisa digunakan untuk memberikan tambahan bantuan ke Lombok, apalagi BNPB sebelumnya telah mengusulkan tambahan anggaran yang dimaksud.
Penambahan anggaran ini rencananya meliputi penanganan sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya.
"Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini," pungkas dia. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK