Utang Menggunung, Pemerintah Jepang Ajukan Belanja Rp13.625 T

Agustiyanti, CNN Indonesia | Selasa, 04/09/2018 16:03 WIB
Utang Menggunung, Pemerintah Jepang Ajukan Belanja Rp13.625 T Ilustrasi ekonomi Jepang. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang berencana mengajukan anggaran belanja pada tahun depan mencapai 102 triliun yen atau sekitar Rp13.625 triliun. Total belanja tersebut mencapai lebih dari lima kali rencana belanja pemerintah Indonesia yang mencapai Rp2.440 triliun pada 2019. 

Anggaran belanja pemerintah tersebut merupakan yang tertinggi, di tengah meningkatnya populasi penduduk usia tua (aging population) dan tantangan di bidang pertahanan dari China dan Korea Utara.

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan pihaknya hingga kini masih memproses besaran anggaran yang pasti untuk tahun fiskal baru yang akan dimulai di April. Kenaikan belanja terutama bakal dikucurkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi permintaan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan.


"Peningkatan pada belanja kesejahteraan atau sosial adalah faktor utama kenaikan anggaran di tahun depan. Kami juga harus mengakomodasi Kementerian Pertahanan. Terdapat sejumlah item anggaran yang perlu kami sesuaikan seiring kenaikan pajak penjualan," ujar Aso, dikutip dari Reuters, Selasa (4/9).


Ada kemungkinan anggaran pemerintah Jepang bakal lebih kecil dari pengajuan awal tersebut. Kendati demikian, pemangkasan anggaran tak akan meredakan kekhawatiran terhadap beban utang, yang saat ini mencapai dua kali Produk Domestik Bruto (PDB) mereka dan merupakan yang tertinggi di dunia.

Sebagai perbandingan, beban utang Amerika Serikat (AS) saat ini mencapai 125 persen dari PDB, berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD).

Peningkatan jumlah penduduk usia tua di negara tersebut telah memberikan tekanan pada belanja kesehatan dan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Jepang kini telah mengambil langkah-langkah guna memangkas sebagian pengeluaran tersebut. Namun, meningkatnya jumlah penduduk usia tua yang kian cepat membuat upaya tersebut tak berdampak pada keseluruhan belanja sosial yang terus meningkat.

Masyarakat lanjut usia Jepang menempatkan tekanan ke atas terus menerus pada kesejahteraan dan belanja kesehatan.


Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memangkas sebagian dari pengeluaran ini, tetapi usia rata-rata meningkat begitu cepat sehingga pemotongan pengeluaran tidak menghentikan peningkatan keseluruhan dalam pengeluaran kesejahteraan.

Kementerian pertahanan telah mengajukan 5,3 triliun yen atau Rp705 triliun untuk tahun fiskal berikutnya, naik 2,1 persen dari tahun fiskal saat ini. Peningkatan anggaran dibutuhkan guna meningkatkan sistem pertahanan yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik Korea Utara.

Jika disetujui, kenaikan anggaran ini merupakan yang ketujuh kali yang dilakukan Perdana Menteri Shinzo Abe guna memperkuat militer Jepang sebagai tanggapan terhadap kekuatan udara dan laut China yang meningkat dan program rudal Korea Utara.

Pemerintah Jepang juga berencana menaikkan pajak penjualan nasional menjadi 10 persen dari 8 persen pada Oktober 2019. Di sisi lain, pemerintah juga tengah merancang stimulus guna membantu meredakan dampak negatif dari rencana kenaikan pajak tersebut terhadap perekonomian. (agi/bir)