Bantah Demokrat, Istana Sebut Utang Jokowi Rp1.958 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak Istana RI membantah data utang pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun mencapai Rp2.800 triliun seperti yang dipaparkan oleh Partai Demokrat.

Bahkan, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika memperkirakan utang baru pemerintahan Jokowi sejak awal menjabat hingga 2019 mendatang tidak akan menyentuh Rp2.000 triliun.

"Data utangnya semakin ke sini semakin turun," tegas Ahmad, Kamis (23/8).

Lihat juga: Demokrat: SBY Tambah Utang Rp1.300 T, Jokowi Rp2.800 T

Ia merinci jumlah utang baru pada 2015, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp380 triliun. Kemudian, pada 2016 bertambah Rp403 triliun, dan pada 2017 sebesar Rp429 triliun.


Selanjutnya, sejak 2017 hingga 2019, jumlah utang baru tercatat turun. Rinciannya, pada 2018 ini, utang baru sebesar Rp387 triliun dan pemerintah memasukkan utang baru dalam RAPBN 2019 sebesar Rp359 triliun.

Hitung punya hitung, jika utang dalam RAPBN 2019 terealisasi, berarti jumlah utang baru pemerintahan Jokowi sebesar Rp1.958 triliun.

Lihat juga: Luhut: Jokowi Pantas Banggakan Capaian Kerjanya

"Data yang saya punya seperti itu, mungkin dia (Partai Demokrat) menambahkan utang pemerintah dengan utangnya sendiri," tutur Ahmad.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut penambahan utang di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun hanya Rp1.300 triliun.

Sementara, Jokowi disebut Rachland menambah utang Rp2.800 triliun hanya dalam waktu empat tahun. "SBY selama 10 tahun nambah utang Rp1.300 Triliun. Jokowi dalam 4 tahun nambah Rp2.800 Triliun," kicau dia, dikutip dari akun Twitter-nya.

[Gambas:Twitter]

Rachland menyebut jumlah utang Indonesia sudah bertambah menjadi Rp3.950 triliun (per Januari 2018) dan Rp5.425 triliun (per Mei 2018). Di saat yang sama, PDB Indonesia mencapai Rp13.500 trilun.

Rachland juga menyebut rasio utang terhadap PDB pun menjadi 29,1 persen (per Januari). (bir)