Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp8,71 Triliun

agt, CNN Indonesia | Jumat, 07/09/2018 07:46 WIB
Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp8,71 Triliun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat basuki Hadimuljono mengatakan pada 2019 nanti kementeriannya akan mendapat tambahan anggaran Rp8,71 triliun untuk mengejar target RPJMN. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran Rp8,71 triliun pada 2019 nanti. Dengan tambahan tersebut total anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp110,73 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk dua keperluan. Pertama, sebesar Rp2,14 triliun untuk mempercepat pencapaian pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sektor jalan Rp1,05 triliun.




Proyek jalan yang pembangunannya akan dilakukan dengan menggunakan tambahan anggaran tersebut di antaranya; preservasi jalan sepanjang 9,2 Km di Trans Papua dan ruas Batas Kota Serang hingga Pandeglang, pembangunan jalan sepanjang 63,93 km di perbatasan NTT, Trans Maluku, kawasan wisata, dan Lingkar Nias, pembangunan jembatan sepanjang 426 Km di perbatasan NTT dan Papua dan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda yang menjadi porsi pemerintah sepanjang 1,5 Km.

Selain itu infrastruktur jalan, Basuki mengatakan tambahan anggaran juga akan digunakan untuk membangun proyek sektor keciptakaryaan. Total tambahan anggaran yang akan digelontorkan untuk proyek tersebut sebesar Rp272 miliar.

"Untuk proyek tersebut, tambahan anggaran digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Keburejo, dan desa-desa rawan air," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (6/9) malam.



Sementara itu peruntukan ketiga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 4,1 Km, pengaman abrasi pantai sepanjang 350 meter, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektar, dan pembangunan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo sepanjang 500 meter. Total tambahan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut mencapai Rp822 miliar.

Sedangkan pemanfaatan tambahan anggaran kedua, akan digunakan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM). Basuki mengatakan total tambahan anggaran yang digunakan untuk penguatan SDM mencapai Rp6,56 triliun.

Tambahan anggaran akan digunakan untuk perbaikan sarana pendidikan, seperti rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan serta penyelesaian konstruksi dalam pembangunan perguruan tinggi negeri.

Selain itu, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk pendidikan vokasi tenaga konstruksi bagi 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa politeknik dan 2.000 mahasiswa. "Untuk program ini dialokasikan anggaran Rp32 miliar," katanya. 

Basuki mengatakan selain tambahan anggaran dari APBN, kementeriannya juga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp5,10 triliun agar pembangunan infrastruktur sektor PUPR bisa berjalan cepat. Tambahan dana tersebut berasal dari penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur PUPR.

"Itu untuk preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Rp 1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua sebesar Rp 1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,24 triliun," katanya.



(agt/agt)