Ekonomi Makro

Analisis Nomura: Potensi Krisis di Indonesia Paling Rendah

agt | CNN Indonesia
Rabu, 12 Sep 2018 18:25 WIB
Analisis Nomura: Potensi Krisis di Indonesia Paling Rendah
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Nomura Holding, perusahaan holding keuangan Jepang dan anggota utama dari Nomura Group menyatakan Indonesia bersama dengan tujuh negara lain, Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand memiliki risiko rendah untuk terjangkit krisis mata uang.

Bahkan, dari tujuh negara tersebut di atas, potensi krisis Indonesia paling rendah. Dalam hasil analisis terbaru, mereka menyatakan bahwa hasil atau gambaran tersebut penting. Karena di saat bersamaan, sejumlah negara berkembang rentan mengalami krisis.

Lihat juga:
Ekonom Internasional Soroti Kondisi Ekonomi era Jokowi

Dalam analisis tersebut, Nomura menyatakan ada tujuh negara berkembang di dunia yang rentan dan memiliki risiko besar terjangkit krisis mata uang. Tujuh negara tersebut adalah Pakistan, Turki, Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Mesir dan Ukraina.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua di antara tujuh negara yang disebut Nomura tersebut Turki dan Argentina, sudah tersengat krisis mata uang. "Ini hasil penting, karena investor lebih fokus pada risiko. Penting untuk tidak menyamaratakan risiko krisis pada negara-negara berkembang," bunyi analisis Nomura seperti dikutip dari website Sekretaris Kabinet Rabu (12/9).

Lihat juga:
Jokowi Tuding Perang Dagang 'Biang Kerok' Rupiah Melemah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam di sela-sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia (WEF) untuk Asean di Hanoi, Vietnam mengatakan pelemahan mata uang rupiah yang terjadi kemarin berimbas besar bukan pada utang, tapi pada defisit neraca transaksi berjalan. 

"Yang membedakan setiap negara adalah kerentanan terhadap faktor eksternal. Indonesia bukan pada hutangnya, namun pada defisit transaksi berjalan," katanya seperti dikutip dari website Sekretarias Kabinet, Rabu (12/9).

Ia mengatakan undang-undang di Indonesia telah mengatur defisit transaksi berjalan tak boleh melebihi tiga persen dari PDB. Angka defisit yang terjadi belakangan ini menurutnya masih bisa dikendalikan. 

Lihat juga:
Menko Darmin: Jangan Bandingkan Rupiah dengan Krisis 1998
(agt/bir)