Kepastian Hak Pengelolaan Blok Corridor Diputus Bulan Ini

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 13/09/2018 17:27 WIB
Kepastian Hak Pengelolaan Blok Corridor Diputus Bulan Ini Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah akan memutuskan hak pengelolaan Blok Corridor akhir bulan ini. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDMArcandra Tahar menyatakan pemerintah akan memberikan kepastian soal hak pengelolaan Blok Corridor di Sumatra Selatan kepada ConocoPhillips atau PT Pertamina (Persero) akhir bulan ini.

Hal itu disampaikannya terkait masa kontrak ConocoPhillips dalam pengelolaan Blok Corridor yang bakal berakhir 19 Desember 2023 nanti. Kontraktor minyak dan gas asal Amerika Serikat ini telah menjadi operator di sana sejak 2002.

Arcandra menuturkan pemerintah saat ini masih mengevaluasi pengelolaan Blok Corridor mulai dari data, potensi, hingga prospeknya. "Targetnya sebulan kami evaluasi," katanya di Kantor Staf Presiden, Kamis (13/9).



Sebagai informasi, di Blok Corridor, saat ini ConocoPhilips memiliki hak kelola 54 persen dan menjadi operator. Sedangkan PT Pertamina (Persero) memiliki hak kelola 10 persen dan Repsol Energy 36 persen.

Lima tahun sebelum berakhir kontraknya, ConocoPhillips sudah mengirimkan surat berisikan niat mengelola Blok Corridor kembali meski belum mengajukan proposal. 

Jika hal itu terjadi maka pemerintah tidak bisa langsung memperpanjang kontrak pengelolaan yang saat ini berlaku dengan skema pengembalian biaya operasi (cost recovery).

Tetapi, jika ConocoPhillips tidak menyerahkan kontrak baru dalam sebulan maka pemerintah bakal menyerahkah hak pengelolanya kepada PT Pertamina (Persero). Blok Corridor merupakan salah satu blok penghasil gas bumi besar di Indonesia.

(agt)