ANALISIS

Pelajaran Rupiah 'Liar' di Tahun Politik Jokowi

agt, CNN Indonesia | Senin, 17/09/2018 13:41 WIB

Ilustrasi ekonomi. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekhawatiran Indonesia tersengat krisis mata uang dan ekonomi saat rupiah merosot mendekati Rp15 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) sedikit demi sedikit mulai sirna. Rupiah mulai bangkit dari keterpurukannya pekan lalu.

Lihatlah, rupiah terus menguat ke level Rp14.806 per dolar AS. Seiring sejalan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat tersungkur hingga 3,75 persen ke level 5.683 pun ikut bangkit.

Akhir pekan ini IHSG terus menguat ke level 5.931. Meskipun demikian, pemulihan itu belum juga membuat Bank Indonesia (BI) lega.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan rupiah masih dibayangi risiko pelemahan yang kebanyakan dipicu oleh faktor eksternal.

Pertama, perang dagang yang berkecamuk antara AS dengan China.

Lihat juga:

Penjelasan Sri Mulyani soal Rupiah dan Kerja Pemerintah

Kedua, berasal dari pelemahan mata uang negara berkembang, seperti Turki dan Argentina. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan faktor lain kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed.

Cuma, ia optimistis tekanan rupiah akibat kenaikan bunga kemungkinan tak sekuat tahun ini. Sebab, untuk tahun depan, kenaikan suku bunga acuan hanya sebesar 125 basis poin.

Mirza mengatakan kenaikan bunga acuan yang tak seagresif tahun ini akan membuat gejolak ekonomi yang ditimbulkan lebih mudah dikontrol. Atas dasar itulah, untuk tahun depan, BI memberi proyeksi asumsi rupiah dalam APBN sebesar Rp14.300-Rp14.700 per dolar AS.

Pengamat ekonomi CSIS Jose Rizal Damuri mengatakan baik BI maupun pemerintah tak boleh memandang enteng dalam memandang masalah tersebut. Kedua pihak tersebut tetap harus waspada dan terus memperbaiki struktur ekonomi dalam negeri yang saat ini rapuh.

Lihat juga:

Mengatasi 'Bolong' Investasi Asing demi Jaga Rupiah

Titik penting yang ia minta segera diperbaiki, yaitu neraca transaksi berjalan yang kuartal II 2018 lalu defisit nya melebar jadi 3 persen terhadap PDB. Rizal mengatakan pemerintah saat ini sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor.

Tapi, kebijakan tersebut hanya penenang. "Kebijakan itu bisa menekan industri karena mereka bisa kekurangan bahan baku," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/9).

Kebijakan yang harus secara permanen dilakukan adalah menggenjot ekspor. Ekspor bisa digenjot ketika ada investasi masuk.

Di era Presiden Jokowi, upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan. Tahun pertama sampai ketiga, upaya tersebut sudah dilakukan dengan melakukan deregulasi aturan penghambat investasi.

Lihat juga:

Moody's: Empat Perusahaan Indonesia Rentan Terdampak Rupiah

Pemerintahan Jokowi juga sudah menerbitkan sejumlah paket ekonomi guna mempermudah investasi. Tapi upaya tersebut belakangan terkesan mandek karena Jokowi disibukkan oleh masalah politik.

Alhasil, investasi yang terjaring pun belum menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan investasi yang menurun. Jika 2014 silam investasi masih bisa tumbuh 17,7 persen, pada 2017 justru melambat jadi 13 persen.

Cerminan juga terlihat dari perolehan investasi. Kantor Menko Perekonomian pernah mengungkap aliran investasi dunia mencapai US $1.471 miliar. Tapi dengan berbagai upaya yang dilakukan, ternyata Indonesia baru berhasil menyedot investasi 1,97 persen.

Makanya, Rizal meminta Pemerintahan Jokowi segera bangkit lagi. Lanjutkan pembenahan yang sudah dilakukan yang sempat terhenti.

Lihat juga:

Menteri Rini Klaim Bank BUMN Masih 'Kebal' Pelemahan Rupiah

Titik yang masih perlu dibenahi, yakni proses perizinan investasi. Walau pemerintah sudah berupaya memperbaiki izin, toh sampai saat ini masih berbelit.

Kemudian, infrastruktur agar biaya logistik rendah. Dan, kualitas sumber daya manusia yang saat ini masih lemah.

"Tahun politik, perhatian ke ekonomi menurun wajar, tapi kejadian kemarin harus menjadi pelajaran. Makanya, sekarang lanjutkan perbaikan lagi," katanya.

Ekonom UI Telisa Aulia Falianty mengatakan agar investasi bagus, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal dalam negeri. "Prestasi menjaga kredibilitas fiskal bisa membuat investor yakin dan menambah investasi mereka," katanya.

(agt/bir)