Darmin Janji Izin Investasi Terpadu Online Kelar Akhir Tahun

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 22/09/2018 09:03 WIB
Darmin Janji Izin Investasi Terpadu Online Kelar Akhir Tahun Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perizinan investasi terpadu secara online mantap akhir tahun ini. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berjanji akhir tahun nanti sistem perizinan investasi terpadu secara online (Online Single Submission/OSS) bisa berjalan sempurna. Dengan target tersebut, ia berharap awal tahun depan sistem tersebut bisa berpindah ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk mencapai target tersebut, Darmin mengatakan pihaknya akan melakukan beberapa perbaikan. Pertama, sinkronisasi perizinan daring antar instansi. 

Ia mengatakan saat ini sistem OSS menggabungkan segala macam proses perizinan mulai dari Administrasi Badan Hukum yang dikelola oleh Kementerian hukum dan HAM, Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga sistem daring yang dikelola BKPM.


Selain itu, sistem juga menggabungkan administrasi perpajakan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan catatan sipil yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 


Saat ini proses perizinan dalam sistem online tersebut kadang macet bila digunakan dalam waktu bersamaan.  Darmin mengakui melakukan sinkronisasi perizinan tersebut tak mudah.

Pemerintah akan dihadapkan pada masalah kebutuhan teknologi dan informasi (IT). "OSS ini kan pertama di Indonesia sehingga ada saja kejadian atau masalah dengan kelancaran. Ini tak sekedar IT, tapi harus disesuaikan dengan budaya dan proses bisnis di Indonesia," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/9).

Kedua, mempercepat penyelia data (bandwidth). Darmin mengatakan bandwidth selama ini cukup menghambat pelaksanaan sistem OSS.

Masalah tersebut membuat pelayanan perizinan investasi melalui sistem OSS tak maksimal. Maklum, data yang dimilikinya setiap hari pengunjung sistem tersebut mencapai 1.090 orang. 


"Bandwidth kami tidak cukup. Kami tadinya mengira tidak banyak, tapi ternyata banyak yang antre di OSS ini," kata Darmin.

Darmin mengatakan untuk melakukan perbaikan tersebut pihaknya perlu menggelontorkan tambahan anggaran. Tapi ia tak mau merinci tambahan anggaran yang akan digelontorkan tersebut.

Ia berharap perbaikan tersebut bisa membuat perpindahan sistem OSS dari BKPM berjalan lancar. "Kan harusnya sejak awal OSS ini di BKPM, namun mereka bilang belum siap jadi selama ini kami yang melaksanakan terlebih dulu. Tapi, ini merupakan blessing in disguise, karena begitu nanti BKPM pegang, sistemnya sudah berjalan dengan baik," pungkas dia.

(glh/agt)