Sri Mulyani 'Taruh' 600 Lulusan Stan ke 26 Kementerian

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 04/10/2018 17:08 WIB
Sri Mulyani 'Taruh' 600 Lulusan Stan ke 26 Kementerian Sri Mulyani menaruh 600 lulusan STAN ke 26 Kementerian/Lembaga untuk membantu pengelolaan kualitas laporan keuangan negara. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menaruh 600 lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ke 26 Kementerian/Lembaga. Penempatan mereka ditujukan utamanya untuk membantu pengelolaan kualitas laporan keuangan negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto berharap lulusan STAN dapat membantu Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

"Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak ruang untuk perbaikan," ujarnya, mengutip Antara, Kamis (4/10).


Ia meminta Kementerian/Lembaga tempat lulusan bernaung nantinya ikut membina karir dan memotivasi untuk memberikan hasil pekerjaan yang optimal.

"Kami juga akan memonitor pelaksanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga dan melakukan random evaluasi bagi lulusan PKN STAN ini," kata Hadiyanto.

Tadinya, terdapat 27 Kementerian/Lembaga dan 95 pemerintah daerah yang meminta lulusan STAN, namun Kementerian Keuangan hanya menyanggupi 600 orang terlebih dahulu sesuai dengan keperluan.

"Sesuai formasi yang bisa dialokasikan baru 600 karena Kemenkeu juga membutuhkan. Kalau untuk pemda, rinciannya belum ada, karena mereka baru menyampaikan. Belum ada perlunya berapa, prodinya apa, ini harus rekonsiliasi dulu antara Kementerian PAN RB dengan pemda," jelasnya.

Penempatan 600 lulusan STAN ini, antara lain Kemenko Perekonomian 41 orang, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 12 orang, Kemenko Kemaritiman tujuh orang, Kementerian Dalam Negeri 30 orang, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15 orang.


Kemudian, Kementerian Kesehatan 37 orang, Kementerian Sosial 10 orang, Kementerian Ketenagakerjaan 36 orang, Kementerian Perindustrian 18 orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 34 orang dan Kementerian Perhubungan 37 orang.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika 52 orang, Kementerian PDT dan Transmigrasi 24 orang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 15 orang, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 15 orang.

Kementerian BUMN 20 orang, Kementerian Pemuda dan Olahraga 10 orang, BPK 27 orang, BPKP 67 orang, Lemhanas delapan orang, Komnas HAM lima orang, PPATK 16 orang, BPPT 13 orang, Ombudsman 14 orang, BNPT 15 orang dan Banwaslu 22 orang.


(bir/bir)