ANALISIS

Hati-hati Surplus Perdagangan Semu

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 12:13 WIB
Hati-hati Surplus Perdagangan Semu Ilustrasi kegiatan ekspor-impor. (REUTERS/Caren Firouz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kinerja neraca perdagangan membaik. Setelah dirundung defisit besar pada Juli dan Agustus kemarin, akhirnya September kemarin neraca dagang mulai surplus. Meskipun surplus terbilang tipis hanya US$230 juta, tapi kondisi tersebut membuat kekhawatiran akan banjir impor yang melanda Indonesia sedikit berkurang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor sepanjang September kemarin secara keseluruhan turun 13,18 persen. Penurunan disumbang oleh impor migas yang turun sampai 25,2 persen menjadi US$2,28 miliar dan nonmigas yang turun 10,52 persen menjadi US$12,32 miliar.

Berdasarkan penggunaannya, impor konsumsi turun 14,97 persen, bahan baku/penolong minus 13,53 persen, dan bahan modal minus 10,45 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini penurunan impor September merupakan pertanda kebijakan pembatasan impor pemerintah demi memulihkan defisit transaksi berjalan mulai memberi hasil.


"Trennya sudah benar, meski rate-nya harus akselerasi lebih cepat," ucap Ani, begitu ia akrab disapa, Senin (15/10).

Tapi keyakinan pemerintah tersebut dibantah BPS sebagai perilis data. Mereka justru masih ragu kalau kebijakan pemerintah sudah mulai terasa hasilnya. Pasalnya, kebijakan pembatasan impor tersebut baru dikeluarkan awal September dan belum otomatis mempengaruhi neraca perdagangan.

Selain itu, Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPSYunita Rusanti juga mengatakan 1.147 barang konsumsi yang dikendalikanimpornya dengan kenaikan tarif PPH Impor tidak semuanya turun.  Begitu pula dengan kebijakan B20.

BPS melihat penurunan impor September terjadi akibat  faktor musiman karena peralihan kinerja impor dari Agustus ke September yang memang sering menurun. "Bisa dibilang kebijakan PPh impor masih belum terlalu berpengaruh. Kebijakan B20, juga belum terlalu kelihatan, tapi harapannya paling tidak impor diesel ini berkurang," katanya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penurunan impor dan surplus perdagangan September memang masih terlihat semu dan tidak serta merta membuat pemerintah boleh jumawa dengan kebijakan yang sudah mereka lakukan. Pasalnya, bila ditelisik lagi, program B20 belum berjalan dengan mulus, apalagi sampai diklaim sukses mengalihkan ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dunia.


Program tersebut masih terkendala distribusi minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) dari produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) ke PT Pertamina (Persero). "Ada kelangkaan FAME, lalu tidak semua terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) siap mencampur sawit dengan solar. Ini membuat program itu terkendala, sehingga belum ada pengaruhnya program B20," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai terlalu dini bagi pemerintah mengklaim pembatasan impor yang mereka lakukan baik melalui kenaikan tarif PPh impor dan program B20 berhasil. Menurutnya, perbaikan neraca dagang kemarin memang disebabkan oleh siklus musiman.

"Secara bulanan seperti tahun lalu, nilai impor nonmigas memang cenderung turun. Begitu juga impor migas, Agustus meningkat, setelah itu turun di September. Nanti di Oktober, cenderung naik lagi," tuturnya.

Menurut Faisal, kalau pemerintah ingin melihat apakah pengendalian impor berjalan baik, mereka perlu melihat kinerja perdagangan Oktober ini. Soalnya, secara kewajaran, kebijakan pemerintah baru dimulai pada September lalu.

Oktober tantangan neraca perdagangan cukup besar. Pertama, secara musiman akan ada kecenderungan impor naik karena sudah memasuki awal kuartal IV. Saat kuartal IV, industri perlu persiapan bahan baku untuk menghadapi tingginya permintaan di akhir tahun.

Kedua, ada tambahan tantangan dari harga minyak mentah dunia yang terus meningkat. Harga minyak mentah Brent sekarang sudah mencapai US$84 per barel. Ketiga, nilai tukar rupiah yang nyaris Rp15.300 per dolar AS.

Dengan tantangan tersebut, bila Oktober impor kembali turun, pemerintah boleh berbangga hati; pengendalian impor mereka berhasil.


Hati-hati

Di sisi lain, Bhima menilai penurunan impor dan catatan surplus tipis neraca perdagangan sejatinya tidak boleh hanya dianggap sebagai sinyal perbaikan neraca perdagangan. Pemerintah perlu khawatir juga dengan kondisi tersebut. Pasalnya, impor barang konsumsi yang turun bisa saja memberi dampak penurunan tingkat konsumsi masyarakat pada kuartal III 2018 kemarin.

Untuk bahan baku/penolong dan barang modal, penurunan impor juga bisa menjadi indikasi roda industri tengah melambat. "Apalagi kalau 2019 masih ada ketidakpastian, ini pertanda pengusaha akan menunda ekspansi. Barang modal termasuk mesin industri ikut turun signifikan," ungkapnya. 

Jurus Tambahan

Menurut Faisal, berbagai kebijakan pengendalian impor yang telah dikeluarkan pemerintah sebenarnya sudah baik, meski hasilnya belum terasa. Namun, untuk memaksimalkan dampak sesuai yang diinginkan, pemerintah perlu mempertajam jurus yang digunakan.

"Harus dipercepat dan diintensifkan implementasi program B20, bahkan kalau bisa lebih dari sekarang ini. Sebab, tekanan paling besar memang di impor migas," jelasnya.

Sementara Bhima menilai pemerintah perlu menambah jurusnya. Pertama, dengan turut mengendalikan impor 10 barang besar lewat kenaikan bea masuk dan kebijakan anti dumping.

"Contohnya adalah impor besi baja China yang terindikasi dumping dan merugikan produsen domestik," ujarnya.

Kedua, mengurangi pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) dari saat ini sekitar US$30-50 per ton menjadi US$20 per ton agar ekspornya bagus. "Nanti ketika sudah mulai stabil ekspornya, pungutan ekspor CPO dengan tarif normal bisa dikenakan lagi," terangnya.

Ketiga, menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor jasa sebesar 10 persen menjadi nol persen, khususnya jasa profesional, IT, dan pariwisata guna meningkatkan setoran devisa dari sektor ini.

"Sebenarnya 88 dari 120 negara di dunia sudah menerapkan tarif nol persen itu. Kalau tidak segera menyesuaikan, Indonesia bisa kehilangan peluang ekspor jasa," pungkasnya.

(agt/agt)