Lahan Tani Minim, Swasembada Pangan Disebut Sulit Tercapai
Tim | CNN Indonesia
Senin, 15 Okt 2018 12:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga penelitian independen Center for Indonesian Policy Studies menyimpulkan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit dicapai. Salah satu penyebab ialah luas lahan pertanian yang tidak memadai.
"Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5 persen atau 570 ribu kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian," ujar Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/10).
Sebagai perbandingan, Hizkia menyebutkan Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221 ribu km persegi atau 43,3 persen dari total lahannya. Sedangkan Australia menggunakan 52,9 persen lahan untuk pertanian atau seluas 4 juta km persegi.
Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian mencapai 5 juta km persegi atau 54,8 persen dari total luas lahannya.
Berdasarkan data tersebut, perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.
Hizkia mengklaim tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, tetapi juga penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian.
"Hingga saat ini sebanyak 45 persen pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33 persen," ungkap Hizkia.
Maka itu, CIPS mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat, melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pertanian.
Menurut Hizkia, pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal.
"Impor seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga," tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga diimbau membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Alhasil, harga pangan akan mahal di tingkat konsumen, tetapi di saat bersamaan tak bisa dinikmati petani.
Keuntungan justru dinikmati oleh masyarakat di level distribusi yang menjadi titik perantara antara petani dengan konsumen.
"Target swasembada harus dipandang secara realistis. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani buruh yang tidak punya lahan. Mereka membeli lebih banyak bahan pangan daripada yang mereka tanam," tuturnya.
Terakhir, CIPS juga meminta pemerintah memprioritaskan penguatan kapasitas petani demi meningkatkan produktivitas lahan yang terbatas. Misalnya, dengan penggunaan teknologi pertanian. (lav/bir)
"Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5 persen atau 570 ribu kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian," ujar Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/10).
Sebagai perbandingan, Hizkia menyebutkan Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221 ribu km persegi atau 43,3 persen dari total lahannya. Sedangkan Australia menggunakan 52,9 persen lahan untuk pertanian atau seluas 4 juta km persegi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian mencapai 5 juta km persegi atau 54,8 persen dari total luas lahannya.
Berdasarkan data tersebut, perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.
"Hingga saat ini sebanyak 45 persen pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33 persen," ungkap Hizkia.
Maka itu, CIPS mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat, melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pertanian.
Menurut Hizkia, pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal.
"Impor seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga," tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga diimbau membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Alhasil, harga pangan akan mahal di tingkat konsumen, tetapi di saat bersamaan tak bisa dinikmati petani.
Keuntungan justru dinikmati oleh masyarakat di level distribusi yang menjadi titik perantara antara petani dengan konsumen.
"Target swasembada harus dipandang secara realistis. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani buruh yang tidak punya lahan. Mereka membeli lebih banyak bahan pangan daripada yang mereka tanam," tuturnya.
Terakhir, CIPS juga meminta pemerintah memprioritaskan penguatan kapasitas petani demi meningkatkan produktivitas lahan yang terbatas. Misalnya, dengan penggunaan teknologi pertanian. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK