Empat Tahun Jokowi-JK

Istana Klaim Jokowi Setop 'Kutukan' Pertumbuhan Ekonomi

ulf & Tim , CNN Indonesia | Sabtu, 20/10/2018 16:55 WIB
Istana Klaim Jokowi Setop 'Kutukan' Pertumbuhan Ekonomi Ilustrasi (Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pihaknya berhasil menjaga kenaikan pertumbuhan ekonomi dan menghentikan kutukan penurunan ekonomi yang telah terjadi sejak 2011.

"Kutukan pertumbuhan ekonomi yang makin menurun [sejak 2011] bisa dihentikan," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (20/10).

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada tahun pertama Jokowi menjabat di 2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen. Ini adalah angka pertumbuhan terendah dalam enam tahun terakhir.



Selanjutnya, Jokowi berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.Erani menyebut bahwa pemerintah berhasil membuat mitigasi kebijakan yang memadai meski terdapat terdapat turbulensi ekonomi.

Hal tersebut terlihat pada 2016 dimana terjadi titik balik ketika pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,03 persen.

Berikutnya, pada 2017 pertumbuhan ekonomi naik tipis menjadi 5,07 persen. Tahun ini pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai sekitar 5,2 persen.

Sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berhasil menekan inflasi di bawah 4 persen selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2015 inflasi tercatat sebesar 3,35 persen. Inflasi makin menurun di tahun berikutnya yakni 3,02 persen.

Namun pada 2017, inflasi naik menjadi 3,61 persen. Sementara tahun ini, pemerintah optimis inflasi bisa 3 persen saja.

"Ini sejarah baru di mana pemerintah bisa mengelola stablitas harga yang selama ini sulit dilakukan," kata Erani.


Erani memaparkan, terdapat lima agenda besar ekonomi yang disasar oleh pemerintah selama empat tahun ini. Pemerintah menjaga stabilitas makro ekonomi untuk memperbaiki kualitas pembangunan yang meliputi kemiskinan, pengangguran, inflasi, investasi, dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan agenda keadilan ekonomi yang sebelum ini rumit untuk dieksekusi yaitu mengurangi ketimpangan. Selanjutnya, pemerintah mempersiapkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan membangun kemandirian ekonomi yang tertunda begitu lama.

Terakhir, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi. (eks)