Istana Klaim Infrastruktur Jokowi Berdampak Hingga 40 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan pertumbuhan ekonomi akan berlanjut dalam jangka panjang. Sebab pertumbuhan ekonomi itu akan ditopang oleh pembangunan infrastruktur secara masif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Erani mengklaim infrastruktur yang digenjot Jokowi sekarang ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sampai puluhan tahun ke depan. Berbagai infrastruktur itu antara lain, pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, irigasi, bendungan, embung, listrik, dan lain sebagainya.

"Pembangunan infrastruktur saat ini memiliki efek sampai 30-40 tahun ke depan. Jadi, sampai periode itulah pertumbuhan dapat disangga," kata Erani dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/10).

Selain menopang pertumbuhan ekonomi, Erani menyatakan pembangunan infrastruktur bakal mengurai tiga masalah utama dalam jangka panjang. Tiga masalah yang dimaksud antara lain, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Lihat juga: Istana Klaim Jokowi Setop 'Kutukan' Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai catatan, Rasio Gini yang merupakan indikator tingkat ketimpangan secara konsisten turun tiap tahunnya. Indonesia mencatatkan rasio gini 0,414 pada  September 2014.

Setahun setelah menjabat, Presiden Jokowi berhasil mengurangi Rasio Gini menjadi 0,402 pada periode September 2015. Pada September 2016, turun menjadi 0,394 dan September 2017 rasio gini kembali turun 0,391. Sementara data rasio gini pada Maret 2018 kembali turun menjadi 0,389.

Pemerataan Pembangunan

Erani menyebut, program utama yang didesain pemerintah untuk membangun pemerataan antara lain, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial), dana desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (rastra), dan lain sebagainya.

"Agenda aksi keadilan ekonomi sudah menghasilkan capaian yang bagus dalam empat tahun terakhir," kata Erani.

Selain itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Bagian Timur dan pedesaan. Alhasil, infrastruktur tidak hanya menafkahi kebutuhan pertumbuhan, namun juga melaksanakan mandat pemerataan dan keadilan ekonomi.

Lihat juga: Jokowi Dinilai Lemah di Hukum, Unggul di Infrastruktur

(osc/ulf/osc)