Jokowi Tegaskan Data Beras BPS Sekarang Jadi Acuan Pemerintah

Tim | CNN Indonesia

Rabu, 24 Okt 2018 13:47 WIB

Presiden Joko Widodo menyatakan mulai saat ini pemerintah akan menggunakan satu data acuan untuk menentukan kebijakan soal beras. Data tersebut dikeluarkan BPS. — Presiden Joko Widodo menyatakan mulai saat ini pemerintah akan menggunakan satu data milik BPS sebagai acuan untuk menentukan kebijakan soal beras. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mulai saat ini pemerintah akan menggunakan satu data acuan untuk menentukan kebijakan soal beras. Data tersebut merupakan keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ya iya dong (data BPS jadi acuan). Karena sekarang semua memakai (data perhitungan) sendiri-sendiri," kata Jokowi di ICE BSD, Rabu (24/10).

Data produksi beras selama ini simpang siur. Untuk 2018 ini misalnya, beberapa waktu lalu BPS menyatakan produksi beras nasional sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 32,42 juta ton.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tapi, data Kementerian Pertanian justru lain. Data mereka, produksi beras 2018 kemungkinan akan mencapai 46,5 juta ton, atau lebih tinggi 32 persen dibanding data BPS.

Lihat juga:

BPS: Produksi Padi Kuartal Keempat Capai 6,89 Juta Ton

Tidak hanya beras, perbedaan juga terjadi dalam perhitungan lahan sawah baku dan proyeksi konsumsi beras. Untuk data lahan, citra satelit resolusi tinggi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang diolah Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini hanya 7,1 juta hektare.

Tapi data Kementerian Pertanian, luas lahan sawah baku mencapai 8,18 juta hektare. Sementara itu untuk proyeksi konsumsi, Data BPS menunjukkan konsumsi beras langsung dan tidak langsung mencapai 111,58 kilogram per kapita per tahun atau 29,57 juta ton.

Sementara itu Kementerian Pertanian memperkirakan konsumsi tahun ini hanya 33,89 juta ton. Proyeksi dibuat dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,27 persen pada tahun ini.

Jokowi mengatakan permasalahan data yang tidak sinkron dan berantakan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 1997 lalu. "Memang tidak benar data itu. Ini setahun lalu BPS sampaikan ke kami dan ini mau kami benarkan," tutur mantan Wali Kota Solo ini.