Bahas Pembatalan Kenaikan Harga BBM, Gerindra Walk Out

CNN Indonesia | Rabu, 24/10/2018 17:51 WIB
Bahas Pembatalan Kenaikan Harga BBM, Gerindra Walk Out Ilustrasi BBM. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra memutuskan untuk keluar dari mimbar (walk-out) dalam Rapat Kerja terkait penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pasalnya, rapat kerja yang sedianya ditetapkan terbuka itu akhirnya diputuskan tertutup oleh pimpinan rapat.

Sebelumnya, pada Rabu (10/10) lalu, Jonan mengumumkan pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengerek harga Premium sekitar tujuh persen. Kenaikan dipicu oleh semakin melesatnya harga minyak dunia.

Untuk di wilayah Jawa-Madura-Bali, harga jual BBM jenis penugasan ini naik dari Rp6.550 menjadi Rp7 ribu per liter. Sementara, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik menjadi Rp6.450 menjadi Rp6. 900 per liter.

Namun, selang sejam, Jonan membatalkan keputusan kenaikan harga tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Jokowi menyatakan pembatalan kenaikan harga Premium dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.


Rapat Kerja dengan agenda penjelasan penundaan kenaikan harga Premium oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dimulai sekitar pukul 14.27 sedikit molor dari jadwal awal 14.00. Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Ridwan Hisjam selaku pemimpin rapat memutuskan rapat kerja terbuka untuk umum.

Namun, sebelum Jonan menyampaikan paparannya, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan Adian Yunus Yusak Napitupulu mempertanyakan urgensi penyelenggaraan rapat. Pasalnya, penundaan kenaikan harga Premium oleh pemerintah telah terjadi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Apa yang terganggu? Tidak ada. Kalau tidak ada kami lewati saja (pembahasan) ini. Ngapain kami membahas sesuatu yang tidak punya akibat apapun terhadap bangsa dan negara? Buang-buang waktu," ujar Adian di ruang rapat Komisi VII DPR, Rabu (24/10).

Sementara, anggota Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menilai pemerintah perlu menjelaskan pembatalan kenaikan harga tersebut karena BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Pasalnya, kebijakan kenaikan harga seharusnya telah dibahas berkali-kali di internal rapat pemerintah.

Bahas Pembatalan Kenaikan Harga BBM, Gerindra Walk OutAnggota Komisi VII DPR fraksi Gerindra yang memutuskan walk out dari Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, Rabu (24/10). (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta).

"Ibarat supir bajaj, begitu sen ke kiri lalu tiba-tiba tidak jadi malah belok ke kanan," katanya.

Perdebatan terjadi sekitar sejam dan sempat diskors sekitar 15 menit. Sekitar pukul 15.30 WIB Ridwan memutuskan untuk menjadikan rapat tertutup untuk umum.

Meski palu telah diketuk, interupsi kembali terjadi. Kardaya mempertanyakan keputusan tersebut mengingat penjelasan Jonan harus didengar oleh publik dan substansinya tidak ada yang perlu dirahasiakan.

Hal senada juga disampaikan oleh sesama anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dan Ramson Siagian.


Karena rapat tetap diputuskan tertutup, maka anggota Fraksi Gerindra yang hadir dalam rapat memutuskan untuk keluar dari mimbar rapat.

"Ini informasi penting bagi rakyat. Mengapa harus tertutup? Terbuka dong. Harus ada penjelasan yang jelas dari Menteri, dari pemerintah, publik harus tahu," tutur Ramson.

Di luar ruangan, Kardaya mengungkapkan biasanya rapat kerja terbuka untuk publik kecuali menyangkut perusahan secara spesifik maupun personal misalnya terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Terlebih, topik yang dibahas adalah BBM yang memiliki peran vital bagi masyarakat.

"BBM merupakan kebutuhan masyarakat banyak karenanya harus transparan dan terbuka serta ada kepastian. Kalau rapat tertutup melanggar prinsip dasar dari pengelolaan BBM. Masak mau tidak terbuka ke rakyat," tandasnya.


(sfr/bir)