Likuiditas Ketat Perbankan, Pil Pahit Kenaikan Bunga BI

"Terjadi perebutan dana nasabah yang berujung pada perang suku bunga. Bunga deposito bank besar harus berhadapan dengan bank-bank kecil," kata Piter.

Alasan lain, karena bank baru saja lepas landas setelah dirundung tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) dalam dua tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada Desember 2016, NPL gross industri bank sekitar 2,93 persen secara tahunan. Lalu, pada Desember 2017 akhirnya turun menjadi 2,59 persen.

Menurutnya, wajar setelah NPL berhasil dibenahi, bank akan lebih agresif menyalurkan kredit baru. Penyaluran kredit bank tahun ini memang lebih deras pada tahun ini.

Bahkan menanjak bertahap sejak awal tahun. Tercatat, pertumbuhan kredit pada Januari-Maret 2018 sebesar 7,4 persen, 8,2 persen, dan 8,5 persen. Lalu, pada April-Juni 2018, kredit tumbuh lebih tinggi, yakni 8,9 persen, 10,3 persen, dan 10,7 persen.

Kemudian, Juli-September 2018 pertumbuhan semakin melejit, yaitu; 11,3 persen, 12,1 persen, dan 12,69 persen.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Menurut Piter, di satu sisi pertumbuhan kredit yang tinggi memang memberi sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Aliran kredit menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat dan dunia usaha melakukan konsumsi.

Sumbangan keduanya, tentu berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi, baik terlihat dari indikator konsumsi rumah tangga maupun ekspor. Sayangnya, pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi bersamaan dengan tren likuiditas yang mengetat bisa memberi dampak ke mana-mana.

Masalah tersebut bisa menahan perekonomian nasional. "Bunga tinggi dan likuiditas ketat, akan menahan laju kredit dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tertahan," terang dia. 

Sederhananya, meski permintaan (demand) kredit masyarakat dan dunia usaha tinggi, namun kalau bank tidak punya kesediaan dana, maka hal ini akan membuat bank pada akhirnya menahan diri atau lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Pasalnya, di satu sisi, bank tetap perlu menjaga cadangan dana yang mereka miliki demi mengantisipasi masalah lain, misalnya risiko NPL bengkak.

Selanjutnya, bila bank menahan penyaluran kredit, maka masyarakat yang ingin melakukan konsumsi, misalnya ingin mengambil cicilan kendaraan bermotor, namun tidak disetujui pengajuannya oleh bank, maka akan membatasi potensi konsumsi masyarakat. Bila geliat konsumsi masyarakat melemah, maka selanjutnya kontribusi dari indikator ini pada pertumbuhan ekonomi tentu akan menurun.

"Belum ada gambaran angkanya berapa pengaruh likuiditas dalam mengerem ekonomi. Tapi, tahun depan pertumbuhan akan berada di kisaran 5,1 persen atau relatif sama dengan tahun ini," terangnya.

Lihat juga: Bank Pembangunan Daerah Antisipasi Pengetatan Likuiditas

Senada, Bhima bilang, dampak luasnya, tren pengetatan likuiditas saat ini akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Ia bilang, kalau pertumbuhan kredit tersendat karena likuiditas, nantinya sektor riil bisa terganggu. "Padahal, Indonesia butuh pertumbuhan kredit tiga kali dari pertumbuhan ekonomi, agar daya dorongnya signifikan. Misal, ekonomi 5 persen, maka seharusnya kredit tumbuh 15 persen," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memperkirakan dampak pengetatan likuiditas ke pertumbuhan ekonomi setidaknya akan terasa dalam enam bulan ke depan. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kembali mengatur strategi hingga stimulus bagi likuiditas bank.

Misalnya, bagi pemerintah, menurutnya, bisa diatur kembali rencana penerbitan SBN dengan kondisi DPK saat ini, sehingga momentum perebutan dana tidak terlalu agresif. Lalu, perlu evaluasi terhadap relaksasi aturan rasio pinjaman (Loan to Value/LTV) terhadap sektor properti dan perumahan.

"Jika perkembangan kurang, bisa jadi LTV tidak efektif. Maka, harus cari solusi alternatif, misalnya subsidi bunga diperbesar pada segmen kelas menengah bawah," jelas dia. 

Lihat juga: Risiko Global berlanjut, OJK Klaim Stabilitas Keuangan Stabil

Kendati begitu, BI dan OJK masih mengklaim bahwa kondisi likuiditas perbankan masih baik-baik saja. Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan bank sentral nasional tak khawatir bank akan kekurangan dana karena rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih di kisaran 22,8 persen secara tahunan pada Agustus 2018. Begitu pula dengan rasio alat likuiditas dibandingkan DPK (AL/DPK) masih sekitar 18,3 persen secara tahunan pada periode yang sama.

"Jadi bisa terlihat, masih cukup besar dana tersimpan di AL/DPK. Jadi mereka (bank) tinggal turunkan AL/DPK kalau butuh pendanaan, tapi itu tidak akan menjadi masalah untuk pembiayaan kreditnya," ucapnya.

Meski begitu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral nasional akan terus memantau perkembangan likuiditas di perbankan dan pasar uang. Hal senada juga dikatakan Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

Menurutnya, kalau pun bank perlu sumber pendanaan baru, tentu bank sudah terbiasa dengan pola bisnis ini dengan mencari sumber baru, misalnya menerbitkan surat utang. "Kondisi likuiditas saat ini, rasanya masih oke dan bank itu punya sumber dana lain kalau dia mau tumbuh. Misalnya juga, mereka punya sumber dana lain ternyata, yaitu melikuidasi sumber dana lain, misalnya aset lancarnya," ungkapnya.

Untuk itu, ia mengklaim lembaganya selaku wasit industri jasa keuangan belum perlu memberi racikan stimulus. Namun, OJK akan terus mendorong bank agar semakin efisien hingga berkonsolidasi. "Termasuk merger diantaranya," pungkasnya.