Ekonomi Bisnis

1.500 Proyek Infrastruktur Dibiayai Efek Syariah Rp62,4 T

CNN Indonesia
Kamis, 01 Nov 2018 17:52 WIB
1.500 Proyek Infrastruktur Dibiayai Efek Syariah Rp62,4 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pada 2013-2018 ada 1.500 proyek infrastruktur yang pembangunannya dibiayai efek syariah atau sukuk bernilai Rp62,5 triliun. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyatakan pada 2013-2018 ada 1.500 proyek infrastruktur yang pembangunannya dibiayai efek syariah atau sukuk bernilai Rp62,5 triliun. Proyek tersebut antara lain; 328 proyek sumber air, 54 kampus di Indonesia, tiga taman nasional, 701 Kantor Urusan Agama (KUA), 32 sekolah muslim, asrama haji di 24 lokasi, tiga laboratorium, dan tol serta jembatan di 30 provinsi.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bila diakumulasi sejak 2009 jumlah penerbitan sukuk negara tercatat sebesar Rp144,7 triliun. Jumlah pendanaan proyek dari sukuk masih terbilang sangat kecil dibandingkan jumlah proyek yang kini sedang dibangun dan dibutuhkan Indonesia.

Ia mengatakan jumlah proyek yang dibiayai oleh sukuk masih bisa ditingkatkan dalam jangka pendek.  "Karena melihat potensinya ada, infrastrukturnya; jalan, underpass, kereta api, irigasi, ada. Mungkin kami akan lihat proyek lain yang bisa berpotensi untuk dikembangkan," ujar Sri Mulyani, Kamis (1/11).
Lihat juga:
Besok, Pemerintah Tawarkan Sukuk Negara Senilai Rp4 Triliun
Ani mengatakan selain jumlah sukuk, saat ini pembeli instrumen tersebut juga masih sedikit. Data yang dimikinya, saat ini jumlah investor sukuk baru mencapai 243.364 orang. Rata-rata nominal investasi mencapai Rp228 juta per orang. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu berbanding terbalik dengan surat utang konvensional, di mana jumlah investornya sedikit tetapi pembeliannya besar per orang. "Setiap kami kampanye ini orang masih ada stigma bahwa ini utang, jadi seolah-olah najis atau haram," ujar Sri Mulyani.

Ani berkomitmen untuk mendorong pengembangan sukuk negara agar ke depannya lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk memiliki portofolio tersebut. Salah satu yang perlu dilakukan, misalnya; inovasi instrumen, penyempurnaan infrastruktur kelembagaan, dan pengembangan jalur distribusinya.
Lihat juga:
Pemerintah Bakal Rilis Sukuk Hijau pada November 2018
(aud/agt)