BPS Sebut Sulit Wujudkan RI Bebas Impor dalam Lima Tahun

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 05/11/2018 18:09 WIB
BPS Sebut Sulit Wujudkan RI Bebas Impor dalam Lima Tahun Ilustrasi impor. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menilai Indonesia bisa saja terlepas dari beban impor di masa depan sesuai keinginan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, hal ini baru dapat diwujudkan jika kondisi manufaktur kuat.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan syarat tersebut berkaca pada data impor sepanjang tahun ini, di mana bahan baku dan barang modal masih menjadi penyumbang utama. BPS mencatat, impor bahan baku sepanjang Januari-September 2019 mencapai US$104,1 miliar, sedangkan barang modal mencapai US$21,89 miliar. Kedua komponen itu menyumbang 90,8 persen dari nilai impor US$138,76 miliar.

Menurut Suhariyanto, kondisi impor tersebut lebih mendesak diperbaiki terlebih dulu daripada impor barang konsumsi, termasuk pangan yang hanya mengambil porsi 9,2 persen dari total impor. Dengan demikian, menurut dia, Indonesia hanya bisa bebas dari impor jika memang ada penguatan industri hulu.


"Pada satu titik memang Indonesia harus menuju ke sana. Kalau memang industri banyak menggunakan input dari dalam itu akan bagus, meningkatkan nilai tambah," jelas Suhariyanto, Senin (5/11).


Menurut dia, Indonesia punya potensi dalam memproduksi bahan baku. Hanya saja, permasalahan yang kerap muncul adalah harganya yang kurang kompetitif dibandingkan dengan bahan baku impor.

Selain itu, penguatan industri ini mungkin tak bisa dikerjakan dalam waktu lima tahun masa kepemimpinan seorang presiden. "Tapi sejauh ini arah ke sana sudah ada, yakni memanfaatkan tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)," papar dia.

Ia juga menilai, tingginya angka impor yang terjadi di tahun ini bukan berarti tak diantisipasi pemerintah. Menurutnya, kebijakan seperti implementasi biodiesel ke dalam campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B-20) hingga kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor merupakan bukti bahwa pemerintah menyadari perlunya menekan impor.

"Yang penting bagaimana nilai tambah yang dihasilkan Indonesia lebih baik, sehingga kalau pun ada impor, itu bisa ditutup Indonesia dengan nilai ekspor yang baik," pungkas dia.


Sebelumnya, Prabowo berjanji tidak akan impor apapun jika terpilih menjadi presiden pada pilpres 2019. "Kita tidak akan impor apa-apa saudara-saudara sekalian! Kita harus dan kita mampu swasembada pangan! Mampu! Kita juga harus dan mampu swasembada energi, swasembada bahan bakar," kata Prabowo.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menjelaskan janji setop impor tersebut hanya terkait komoditas saja. Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan komoditas seperti beras, jagung, singkong, tebu, dan garam seharusnya bisa dimaksimalkan produksinya di dalam negeri.

"Jadi yang dimaksud Pak Prabowo tidak impor sama sekali itu terkait dengan komoditi dan produk primer yang seharusnya bisa kita maksimalkan di dalam negeri," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/11). (agi)