ANALISIS

Calon Pemimpin Tak Perlu Ringan Tebar Janji Anti Impor

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 12:01 WIB
Calon Pemimpin Tak Perlu Ringan Tebar Janji Anti Impor Ilustrasi peti kemas. (REUTERS/Bazuki Muhammad).
Jakarta, CNN Indonesia -- Seakan de javu dengan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) periode 2014 lalu, Calon Presiden Prabowo Subianto kembali menebar janji tak akan melakukan impor bila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia. Janji 'Berdiri di kaki sendiri' melalui swasembada pangan, energi, dan air, menjadi pelengkap retorika.

"Saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemakmuran itu sumber dari keamanan, gaji-gaji akan cukup. Kami tidak perlu impor apa-apa lagi!" ucapnya ketika menggelar deklarasi pada akhir pekan lalu.

Namun, janji menutup seluruh keran impor pangan, energi, dan air kelihatannya masih terasa muluk untuk diwujudkan, meski Indonesia menyandang status sebagai negara agraris sekaligus maritim.



Hal itu diungkapkan oleh Ekonom sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa. Menurut dia, kenyataannya produksi di dalam negeri masih belum mencukupi permintaan konsumsi pangan masyarakat yang tinggi dan terus meningkat.

Walhasil, Indonesia memang masih harus menerima kenyataan terpaksa mengimpor pangan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, para calon pemimpin diminta merancang janji yang lebih wajar.

"Sah-sah saja menebar janji, namanya juga cita-cita, boleh setinggi langit. Tapi lebih bijak, marilah kalau merancang program atau janji, sebaiknya kakinya menginjak tanah," ujar Andreas kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut, Andreas membeberkan beberapa fakta yang membuat Indonesia perlu menyadari situasi arus pangan saat ini.

Terkait komoditas beras, kenyataannya pemerintah memutuskan impor beras sekitar 2 juta ton pada tahun ini. Impor tersebut kemudian masuk sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).


"Akibat data dan tata kelola yang tidak akurat, gejolak impor beras luar biasa," celetuknya.

Belakangan setelah impor, pemerintah membenahi data beras dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya masih ada potensi surplus atau kelebihan stok sekitar 2,58 juta ton pada akhir tahun ini.

Meski begitu, bagi Andreas, ini belum menjadi jaminan akhir perjalanan impor beras Indonesia. Sebab, menurut perhitungannya, kelebihan itu tetap tidak bisa menutup kebutuhan awal tahun depan.

Apalagi, biasanya sekitar Januari-Februari, Indonesia bakal mengalami musim panceklik. Sedangkan kebutuhan konsumsi beras masyarakat dalam sebulan mencapai 2,5 juta ton. Artinya, dalam dua bulan, kebutuhan konsumsi beras mencapai 5 juta ton, sementara stok akhir tahun ini hanya setengahnya.


"Kalau hanya andalkan sisa pasokan beras akhir tahun sekitar 2 jutaan ton itu, apa yang terjadi di tahun depan? Bayangkan, kebutuhan satu bulan lagi tidak tertutup, krisis beras, bisa roboh Indonesia," katanya.

Padahal, menurutnya, ini baru karena persoalan impor satu komoditas, belum memperhitungkan komoditas lain yang porsi pasokan di dalam negeri sebagian besar justru berasal dari impor. Misalnya, komoditas jagung.

Dalam catatannya, pada kurun waktu 2015-2016, impor jagung turun cukup meyakinkan menjadi 2,2 juta ton. Sayang, di saat impor jagung menurun, impor gandum justru meningkat menjadi 3,2 juta ton. Begitu pula pada tahun lalu, impor jagung turun lagi, meski tahun ini diperkiraan akan sedikit meningkat ketimbang tahun lalu.

"Perkiraan saya impor jagung tahun ini 1,1 juta ton, tapi impor gandum masih sekitar 3 jutaan ton. Padahal harga gandum lebih mahal. Jadi pemerintah kurangi impor jagung yang tidak begitu mahal, tapi impor gandum yang lebih mahal justru ditambah," jelasnya.


Selain itu, terdapat pula impor kedelai yang dilakukan pemerintah justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Tak hanya meningkat secara volume, tetapi juga porsi kontribusinya pada kebutuhan konsumsi masyarakat.

Perhitungannya, sekitar 93 persen porsi konsumsi kedelai di Tanah Air ditutup dari keran impor. Porsi impor terhadap konsumsi domestik itu meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 87 persen.

Terakhir, komoditas gula. Berdasarkan catatan, porsi impor terhadap kebutuhan dalam negeri sekitar 50 persen pada beberapa tahun lalu. Namun, porsi itu terus meningkat hingga mencapai kisaran 80 persen pada akhir tahun lalu.

"Totalnya, impor pangan kalau dijumlahkan kira-kira 21,4 juta ton pada 2014 menjadi 25,2 juta ton pada 2017. Kalau begini, yang janji mau hapus impor itu dibisiki oleh siapa sih? Itu sama sekali tidak masuk akal," imbuhnya.

Menurutnya, kalau pun ingin realistis, janji yang paling masuk akal ialah tidak menambah jumlah impor pada tahun depan dari jumlah impor tahun ini. Namun, itu pun hitungannya masih cukup berat.

Sebab, data produksi komoditas pangan yang benar-benar sudah diperbaiki baru beras. Selain itu, paradigma yang digunakan dalam pembangunan sektor pertanian masih terbilang salah karena mengutamakan produksi daripada kesejahteraan rakyat.

Paradigma ini, katanya, menjadi kendala bagi Indonesia, sehingga terus bergantung pada impor. Pasalnya, ketika mengejar produksi, maka cara yang dilakukan pemerintah hanya fokus pada produksi tersebut. Misalnya, memberikan subsidi pupuk, benih, hingga bantuan alat pertanian.

"Tapi pemerintah selalu lupa mengurus siapa yang memproduksi itu, siapa aktornya? Ya petani kecil, yang seharusnya disejahterakan dulu, baru dikejar produksinya," ungkapnya.

Terlalu Ringan Tebar Janji Tak Akan ImporCalon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji tak akan melakukan impor jika terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Ekonomi Tanpa Impor Impossible

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai janji menggerakkan ekonomi Tanah Air tanpa impor merupakan hal yang tak mungkin bisa dilakukan.

Menurutnya, memang sektor industri dalam negeri harus menggenjot kemampuan dan hasil produksinya. Artinya, roda industri mulai dari hulu hingga hilir harus berputar lebih kencang. Namun, hal itu tak benar-benar berarti Indonesia tidak perlu impor sedikit pun.

Sebab, berdasarkan praktik ekonomi, tentu ada saja bahan produksi industri yang tak bisa dihasilkan di dalam negeri, sehingga perlu impor. Bahkan, sayangnya, ketergantungan industri domestik terhadap barang baku, penolong, hingga modal dari luar negeri masih tinggi.

"Pelebaran defisit transaksi berjalan merupakan bukti ketergantungan bahan baku impor masih tinggi," katanya.


Selanjutnya, bila kekeh impor tidak dilakukan, Faisal khawatir daya saing industri justru menciut. Sebab, negara-negara lain justru tetap impor, namun produktivitasnya meningkat dan bisa mengambil porsi pasar internasional.

Tak ketinggalan, pemberhentikan impor justru bisa memberikan masalah baru bagi Indonesia. Sebab, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan perdagangan bebas dan internasional yang diawasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). (lav)