Jokowi Jamin TNI, Polri, dan ASN Bisa Dapat Rumah Murah
CNN Indonesia
Rabu, 07 Nov 2018 15:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat proses penyediaan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kepala Negara meminta para menteri memenuhi kebutuhan hunian sebanyak 945 ribu bagi ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu Polri. Menurutnya, hal ini sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Solusinya, pemerintah berencana mengizinkan mereka menggunakan skema FLPP yang biasa digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mendapatkan hunian murah.
"Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja dan memberikan efek ganda memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan rumah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (7/11).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kepala Negara ingin ada skema khusus terkait pembiayan perumahan khusus ASN, TNI, dan Polri. Hanya saja, keinginan tersebut terganjal aturan yang berlaku.
Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2014, batas minimal penghasilan yang bisa mengajukan FLPP bagi rumah tapak adalah Rp4 juta, dan rumah susun sebesar Rp7 juta. Meski demikian, ia belum dapat memastikan aturan akan direvisi atau tidak.
"Sekarang, beliau (presiden) minta FLPP diperluas. Apakah batas gajinya dinaikkan, jadi ada FLPP MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan FLPP bagi ASN, TNI, dan Polri. Akan menjadi seperti itu kira-kira," jelas Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/11).
Saat ini, Presiden sedang mempertimbangkan opsi model pembiayaan, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, Jokowi juga membahas soal model pembelian, aksesibilitas ke tempat kerja, dan integrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi.
Hanya saja, konsep ini masih belum matang dan perlu melalui pembahasan lagi dalam rapat yang nantinya diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari pembicaraan awal, ada peluang bunga pinjaman serupa atau lebih kecil dari ketentuan saat ini yaitu 5 persen per tahun.
Basuki mengungkapkan pemerintah membuka peluang memberi kemudahan pembayaran uang muka (Down Payment/DP) sebesar nol persen. "Mungkin saja nanti ketentuannya seperti itu, kan namanya skema FLPP khusus TNI, ASN, dan Polri," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberlakukan DP nol persen bisa dilakukan, lantaran ini program pemerintah. Hal tersebut, lanjut dia, sudah dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sesuai rencana pemerintah, skema FLPP bagi ASN, TNI, dan Polri ini akan memiliki tenor 30 tahun dengan pembayaran cicilan yang bisa melampaui usia pensiun. Adapula subdisi bunga cicilan yang diberikan pemerintah.
"DP nol persen sih tak perlu subsidi. (Subsidi) kami pikirkan ketika ini menggunakan skema FLPP," pungkas dia.
Intinya, pemerintah bakal membangun kompleks, rumah susun, atau apartemen dalam skala besar untuk ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah menjamin mereka dapat memiliki hunian baik lebih mudah.
Sejauh ini, pemerintah memang baru membangun FLPP khusus bagi MBR. Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) per awal November 2018, FLPP sudah disalurkan bagi pembangunan 25.963 rumah baru sepanjang tahun ini dengan total penyaluran Rp2,78 triliun.
Pemerintah Bantah Ikuti Program DKI Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Bambang membantah skema pembiayaan ini sama dengan kebijakan rumah DP 0 rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan Anies mengharuskan calon konsumen menabung sekitar Rp2,3 juta setiap bulan di Bank DKI setengah tahun terlebih dahulu.
"Ini beda. KPR intinya tapi DP nol. Tadi saya katakan tenor pinjaman bisa sampai 30 tahun dan pembayaran cicilan melampaui usia pensiun," kata mantan Menteri Keuangan ini.
Ia menyatakan kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri. Tetapi pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka yang belum memiliki rumah sama sekali. (chri/glh)
Kepala Negara meminta para menteri memenuhi kebutuhan hunian sebanyak 945 ribu bagi ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu Polri. Menurutnya, hal ini sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Solusinya, pemerintah berencana mengizinkan mereka menggunakan skema FLPP yang biasa digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mendapatkan hunian murah.
"Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja dan memberikan efek ganda memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan rumah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (7/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2014, batas minimal penghasilan yang bisa mengajukan FLPP bagi rumah tapak adalah Rp4 juta, dan rumah susun sebesar Rp7 juta. Meski demikian, ia belum dapat memastikan aturan akan direvisi atau tidak.
"Sekarang, beliau (presiden) minta FLPP diperluas. Apakah batas gajinya dinaikkan, jadi ada FLPP MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan FLPP bagi ASN, TNI, dan Polri. Akan menjadi seperti itu kira-kira," jelas Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/11).
Saat ini, Presiden sedang mempertimbangkan opsi model pembiayaan, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, Jokowi juga membahas soal model pembelian, aksesibilitas ke tempat kerja, dan integrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi.
Hanya saja, konsep ini masih belum matang dan perlu melalui pembahasan lagi dalam rapat yang nantinya diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari pembicaraan awal, ada peluang bunga pinjaman serupa atau lebih kecil dari ketentuan saat ini yaitu 5 persen per tahun.
Basuki mengungkapkan pemerintah membuka peluang memberi kemudahan pembayaran uang muka (Down Payment/DP) sebesar nol persen. "Mungkin saja nanti ketentuannya seperti itu, kan namanya skema FLPP khusus TNI, ASN, dan Polri," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberlakukan DP nol persen bisa dilakukan, lantaran ini program pemerintah. Hal tersebut, lanjut dia, sudah dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sesuai rencana pemerintah, skema FLPP bagi ASN, TNI, dan Polri ini akan memiliki tenor 30 tahun dengan pembayaran cicilan yang bisa melampaui usia pensiun. Adapula subdisi bunga cicilan yang diberikan pemerintah.
"DP nol persen sih tak perlu subsidi. (Subsidi) kami pikirkan ketika ini menggunakan skema FLPP," pungkas dia.
Intinya, pemerintah bakal membangun kompleks, rumah susun, atau apartemen dalam skala besar untuk ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah menjamin mereka dapat memiliki hunian baik lebih mudah.
Sejauh ini, pemerintah memang baru membangun FLPP khusus bagi MBR. Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) per awal November 2018, FLPP sudah disalurkan bagi pembangunan 25.963 rumah baru sepanjang tahun ini dengan total penyaluran Rp2,78 triliun.
Pemerintah Bantah Ikuti Program DKI Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Bambang membantah skema pembiayaan ini sama dengan kebijakan rumah DP 0 rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan Anies mengharuskan calon konsumen menabung sekitar Rp2,3 juta setiap bulan di Bank DKI setengah tahun terlebih dahulu.
"Ini beda. KPR intinya tapi DP nol. Tadi saya katakan tenor pinjaman bisa sampai 30 tahun dan pembayaran cicilan melampaui usia pensiun," kata mantan Menteri Keuangan ini.
Ia menyatakan kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri. Tetapi pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka yang belum memiliki rumah sama sekali. (chri/glh)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK