Pemerintah Tak Akan Revisi HET Walau Harga Beras Menjulang

ulf, CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 06:30 WIB
Pemerintah Tak Akan Revisi HET Walau Harga Beras Menjulang Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan menegaskan belum akan mengkaji ulang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, meskipun harganya di beberapa daerah selalu melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.

HET sendiri sudah berlaku lebih dari satu tahun sejak Agustus 2017 silam. 

"Bisa saja dibuka kemungkinan seperti itu (evaluasi HET), tapi yang saat ini berlaku belum ada rencana untuk mengevaluasi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Hotel Artotel, Selasa (13/11).  


Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PPHPS) harga beras medium I sebesar Rp11.750 per kilogram (kg) dan beras medium II dijual Rp11.550 per kg pada hari ini.


Padahal,
 di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi HET beras medium ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram (kg) dan untuk Sumatra lainnya dan Kalimantan Rp9.950 per kg, Nusa Tenggara Timur Rp9.500 per kg, Maluku dan Papua Rp10.250 per kg.

Menurutnya, lonjakan harga beras medium disebabkan kelangkaan pasokan di pasar. Untuk mengatasi kondisi itu, Kementerian Perdagangan telah menugaskan Perum Bulog melakukan Operasi Pasar (OP) dengan menggelontorkan beras medium sejak Agustus lalu.  

"Menurut hukum ekonomi sederhana, karena pasokan kurang atau ada yang timbun. Kami cek yang timbun tidak ada, berarti pasokan kurang," jelasnya.

Karyanto bilang Kementerian Perdagangan telah memetakan pasokan dan harga bahan pokok jelang Hari Raya Natal dan tahun baru dalam Rapat Koordinasi Nasional jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Batam, Riau pada Minggu (11/11) silam. Rapat HBKN diselenggarakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) seluruh Indonesia.


Data yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut bakal menjadi acuan Kementerian Perdagangan untuk menugaskan Perum Bulog melakukan operasi pasar. Sayangnya, Karyanto tidak bisa memaparkan data tersebut lantaran kewenangan berada di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.  

"Hasil di Batam ada petanya, mana yang kurang dan sebagainya. Pasti ada yang kami gelontorkan melalui operasi pasar. Kami harus jelas dulu mana yang kurang, berapa  yang dibutuhkan," kata Karyanto.

Hasil rapat juga menyebut beberapa daerah diprediksi mengalami tren kenaikan harga bahan pokok karena bertambahnya permintaan bahan pokok untuk kebutuhan perayaan hari keagamaan. Daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Selain itu, terdapat beberapa daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan permintaan di akhir tahun lantaran daerah tersebut merupakan daerah tujuan wisata. Daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. 

(agt)