Merpati Janji Lunasi Utang Jika Sudah Beroperasi
CNN Indonesia
Rabu, 14 Nov 2018 17:43 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Pihak PT Merpati Nusantara Airlines menyatakan akan melaksanakan semua keputusan proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sudah dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11) ini. Salah satunya, keputusan pembayaran utang kepada para kreditur mereka.
Kuasa Hukum Merpati Rizky Dwinanto mencatat utang Merpati kepada pihak kreditur berikut denda dan bunganya sampai saat ini sudah Rp 10.7 triliun. Berdasarkan proposal perdamaian, utang tersebut akan dilunasi segera jika Merpati telah resmi beroperasi.
Rizki mengatakan untuk menjalankan operasi, Merpati telah menemukan mitra strategis. Mitra strategis tersebut bersedia membayar biaya operasional sebesar Rp6,4 triliun.
"Rp6,4 triliun itu untuk operasional perusahaan, artinya untuk izin, pesawat, hanggar dan beres-beres, baru setelah beroperasi hasilnya itu akan dibayarkan ke pihak kreditur," imbuh dia di Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11).
Selain utang, Merpati kata Rizki juga akan berusaha menyelesaikan kewajibannya dalam membayar hak eks karyawan. Sayang, Rizki tidak menyebut berapa jangka waktu penyelesaian pembayaran utang dan hak karyawan tersebut.
"Rp 6.4 triliun Itu untuk operasional perusahaan, artinya untuk izin, pesawat, hanggar dan beres-beres, baru setelah beroperasi hasilnya itu akan dibayarkan ke pihak kreditur," kata dia.
Sebagai informasi Rabu (14/11) ini proposal perdamaian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga Jawa Surabaya. Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan dikabulkannya proposal damai tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi.
Ia mengakui untuk menuju ke proses terbang lagi tersebut, Merpati masih memerlukan proses. Maklum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Selasa (13/11) kemarin mengatakan untuk bisa terbang lagi Merpati harus memenuhi banyak syarat.
Syarat tersebut adalah; memiliki armada, memiliki awak serta pilot dan kondisi keuangan mereka sehat. Selain syarat tersebut, Merpati juga harus memenuhi syarat keselamatan dan keamanan.
(frd/agt)
Kuasa Hukum Merpati Rizky Dwinanto mencatat utang Merpati kepada pihak kreditur berikut denda dan bunganya sampai saat ini sudah Rp 10.7 triliun. Berdasarkan proposal perdamaian, utang tersebut akan dilunasi segera jika Merpati telah resmi beroperasi.
Rizki mengatakan untuk menjalankan operasi, Merpati telah menemukan mitra strategis. Mitra strategis tersebut bersedia membayar biaya operasional sebesar Rp6,4 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rp6,4 triliun itu untuk operasional perusahaan, artinya untuk izin, pesawat, hanggar dan beres-beres, baru setelah beroperasi hasilnya itu akan dibayarkan ke pihak kreditur," imbuh dia di Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11).
Selain utang, Merpati kata Rizki juga akan berusaha menyelesaikan kewajibannya dalam membayar hak eks karyawan. Sayang, Rizki tidak menyebut berapa jangka waktu penyelesaian pembayaran utang dan hak karyawan tersebut.
 Merpati airlines from Malaysian Wikipedia via wikimedia commons (CC-BY-SA-3.0-migrated-with-disclaimers). |
Sebagai informasi Rabu (14/11) ini proposal perdamaian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga Jawa Surabaya. Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan dikabulkannya proposal damai tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi.
Ia mengakui untuk menuju ke proses terbang lagi tersebut, Merpati masih memerlukan proses. Maklum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Selasa (13/11) kemarin mengatakan untuk bisa terbang lagi Merpati harus memenuhi banyak syarat.
Syarat tersebut adalah; memiliki armada, memiliki awak serta pilot dan kondisi keuangan mereka sehat. Selain syarat tersebut, Merpati juga harus memenuhi syarat keselamatan dan keamanan.
Lihat juga:Mengenal Calon Penyelamat Merpati Airlines |
(frd/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK