Hutama Karya Kantongi Rp42 Triliun Bangun Tol Trans Sumatera
CNN Indonesia
Jumat, 16 Nov 2018 13:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Hutama Karya (Persero) mengaku telah mengantongi komitmen pendanaan mencapai Rp42 triliun dari pemerintah maupun pinjaman perbankan guna menggarap pembangunan Tol Trans Sumatera. Mayoritas pendanaan berasal dari pinjaman sindikasi perbankan.
Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo merinci sebanyak Rp10,5 triliun berasal dari penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, sisanya sebesar Rp32 triliun diperoleh dari pinjaman sindikasi perbankan.
"Sindikasi dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), PT Bank ICBC Indonesia, sama PT Bank CIMB Niaga Tbk," tutur Bintang, Kamis (15/11).
Bintang mengatakan kredit sindikasi itu diteken pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) di Nusa Dua, Bali pada bulan lalu. Pada momen internasional itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan peluang investasi sebesar US$42,2 miliar pada 80 proyek perusahaan plat merah.
"Jadi memang saat di Bali kami sudah menandatangani perjanjian kredit dengan bank nasional maupun internasional," jelas Bintang.
Total komitmen pendanaan itu akan digunakan perusahaan untuk membangun proyek tol Trans Sumatra sepanjang 450 kilometer (km). Seperti diketahui, Hutama Karya mendapatkan penugasan pembangunan tol Trans Sumatra sepanjang 1.480 km.
Terkait pencairan dana sendiri, Bintang menyebut PMN baru bisa diperoleh perusahaan pada tahun depan ketika mulai memasuki anggaran 2019. Sebab, PMN itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Sementara kredit sindikasi akan dicairkan secara bertahap.
"Kan tahun anggaran mulai itu kan Januari atau Maret 2019, biasanya nanti dari APBN dibuka itu mulai diberikan," kata Bintang.
Informasi saja, Hutama Karya akan menjadi induk holding BUMN sektor infrastruktur. Nantinya, Hutama Karya akan memimpin lima perusahaan yang terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (Persero), PT Adhi Karya Tbk (Persero), PT Jasa Marga Tbk (Persero), PT Indra Karya (Persero), dan PT Yodya Karya (Persero).
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan proses pebentukan holding infrastruktur kini berada dalam tahap harmonisasi. Bila sesuai rencana, peraturan pemerintah terkait holding sektor itu akan diteken Desember 2018 dan anggota holding akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April-Mei 2019. (aud/agi)
Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo merinci sebanyak Rp10,5 triliun berasal dari penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, sisanya sebesar Rp32 triliun diperoleh dari pinjaman sindikasi perbankan.
"Sindikasi dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), PT Bank ICBC Indonesia, sama PT Bank CIMB Niaga Tbk," tutur Bintang, Kamis (15/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bintang mengatakan kredit sindikasi itu diteken pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) di Nusa Dua, Bali pada bulan lalu. Pada momen internasional itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan peluang investasi sebesar US$42,2 miliar pada 80 proyek perusahaan plat merah.
"Jadi memang saat di Bali kami sudah menandatangani perjanjian kredit dengan bank nasional maupun internasional," jelas Bintang.
Terkait pencairan dana sendiri, Bintang menyebut PMN baru bisa diperoleh perusahaan pada tahun depan ketika mulai memasuki anggaran 2019. Sebab, PMN itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Sementara kredit sindikasi akan dicairkan secara bertahap.
"Kan tahun anggaran mulai itu kan Januari atau Maret 2019, biasanya nanti dari APBN dibuka itu mulai diberikan," kata Bintang.
Informasi saja, Hutama Karya akan menjadi induk holding BUMN sektor infrastruktur. Nantinya, Hutama Karya akan memimpin lima perusahaan yang terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (Persero), PT Adhi Karya Tbk (Persero), PT Jasa Marga Tbk (Persero), PT Indra Karya (Persero), dan PT Yodya Karya (Persero).
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan proses pebentukan holding infrastruktur kini berada dalam tahap harmonisasi. Bila sesuai rencana, peraturan pemerintah terkait holding sektor itu akan diteken Desember 2018 dan anggota holding akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April-Mei 2019. (aud/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK