Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati meminta setiap pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah agar dapat melihat lebih dalam kebijakan yang dikritik, termasuk dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN). Permintaan, salah satunya ia tekankan pada kritik soal kualitas pendidikan di Indonesia yang dilontarkan kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2
Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno.
Sebelumnya, kubu oposisi melalui Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengatakan perlu ada kenaikan gaji bagi kalangan guru menjadi Rp20 juta agar kualitas pengajar meningkat. Ani, begitu ia akrab disapa, menilai persoalan kualitas pendidikan tak serta merta bisa diselesaikan hanya dengan mengerek gaji guru.
Selama ini sebenarnya anggaran untuk sektor pendidikan yang diberikan pemerintah sudah cukup besar. Pada APBN 2019 misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sampai dengan Rp492 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran tersebut antara lain Rp117 triliun di antaranya digunakan untuk gaji, tunjangan, dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke daerah. Lebih lanjut, anggaran ini juga dialirkan ke anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama.
"Kemendikbud mempunyai berbagai program. Jangan lupa juga, sebagian dana ada di Kementerian Agama. Jadi perlu dilihat secara keseluruhan," ujar Ani di Kementerian Keuangan, Rabu (21/11).
Selain melihat kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Ani juga meminta para pengkritik untuk melihat kembali apa yang dijanjikan, apakah bisa dipenuhi juga atau tidak. Langkah tersebut diperlukan agar ide yang disuarakan benar-benar bisa direalisasikan. Ani mengatakan mimpi untuk membenahi kualitas pendidikan Indonesia merupakan semangat yang tidak hanya diinginkan kubu Prabowo, tapi juga oleh banyak pihak.
"Kalau ada ide, ada baiknya dihitung berapa jumlah guru, berapa jumlah anggarannya, dan kebutuhan anggaran itu akan dipenuhi dari sumber mana," katanya.
Sebelumnya, kubu oposisi Prabowo-Sandi mengusulkan kenaikan gaji guru. Namun belakangan, Prabowo menyatakan tak ingin muluk-muluk memberikan janji tersebut kepada kaum guru karena tak ingin membohongi rakyat jika tak bisa memenuhi janji itu.
"Kalau saya omong janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat," tuturnya.
Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan belum mengetahui dari mana kenaikan gaji itu akan dipenuhi. Sebab, ia tak ingin janji itu ditutup dengan utang pinjaman.
"Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp1 triliun," katanya.
Selain itu, Sandi juga mengakui tak akan sanggup membayar gaji guru mencapai Rp20 juta bila dipukul rata. Meski ide kenaikan gaji tetap dipikirkan sebagai semangat untuk meningkatkan kesejahteraan guru terutama para guru yang berada di pelosok dan perbatasan Indonesia.
"Kalau dipukul rata Rp20 Juta tidak akan sanggup, tapi pemikiran kami, kualitas itu yang kita tingkatkan," pungkasnya.
(uli/agt)