ANALISIS

Angan-angan Swasembada Pangan Jokowi VS Eks Presiden Soeharto

ulf, CNN Indonesia | Sabtu, 24/11/2018 16:02 WIB
Angan-angan Swasembada Pangan Jokowi VS Eks Presiden Soeharto Ilustrasi lahan pertanian padi. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra).
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu swasembada pangan kembali mengemuka setelah calon Presiden Prabowo Subianto dengan lantang meneriakkan tidak akan impor jika ia terpilih menjadi pemimpin di 2019 mendatang. Terlebih lagi, cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk swasembada pangan, ibarat pepatah jauh panggang dari api.

Lihatlah, harga pangan saat ini masih menjadi persoalan. Sebut saja, beras, jagung, telur, daging ayam, dan bawang harganya terus menanjak. Bukan cuma harga, persoalan pasokan hingga data yang berbuah pada kesalahan pengambilan kebijakan pun terjadi di level pemerintah.

Ambil contoh beras. Sampai kurun waktu Januari-Oktober 2018 atau empat tahun Jokowi memerintah, Indonesia masih mengimpor lebih dari 2 juta ton beras. Jumlah itu meroket tujuh kali lipat dibanding tahun lalu 305 ribu ton beras. Bahkan, nyaris menyamai impor beras saat Indonesia dilanda krisis moneter pada 1998 lalu sebanyak 2,89 juta ton.


Wajar, Prabowo dan kubunya koar-koar mempermasalahkan pangan. Tidak cukup di situ, Prabowo dan kubunya bahkan berjanji akan membawa swasembada pangan era Presiden Soeharto dalam kepemimpinannya kelak, jika terpilih.

Namun, benarkah swasembada pangan era Soeharto? Mari kita lihat.

Mimpi Swasembada Pangan Jokowi dan Eks Presiden SoehartoIlustrasi swasembada pangan Jokowi. (Foto Biro Pers/Laily Rachev).

Selama memimpin Indonesia selama 32 tahun, kenyataannya tidak mudah bagi Soeharto berswasembada pangan. Buktinya, ia membawa Indonesia swasembada setelah 16 tahun memimpin, yakni pada 1984. Itu pun, tak benar-benar tanpa impor.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas dengan gambar Soeharto. Namun, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton. Swasembada itu hanya bertahan selama lima tahun.


Setelah itu, ketergantungan Indonesia pada impor beras terus meningkat hingga saat ini. Menginjak tahun 2000-an, impor menjadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Pada 2000, impor mencapai 1,35 juta ton. Kemudian meningkat menjadi 1,80 juta ton pada 2002 dan 1,42 juta ton pada 2003.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan pernah tercapainya swasembada beras Era Soeharto didorong upaya pemerintah memaksimalkan subdisi kepada petani.

"Ada bimbingan massal bagi petani dari Kementerian Pertanian ke daerah-daerah untuk mengamankan agar produksi beras tercapai. Meskipun sekarang masih ada (bimbingan massal) tapi kondisinya berbeda," kata Rusli kepada CNN Indonesia.com, akhir pekan ini.


Pengamat Pertanian dan Direktur Pusat Penelitian Sustainable Food Studies Universitas Padjajaran Ronnie S Natawijaya menambahkan swasembada beras masa Orde Baru juga didukung totalitas Operasi Pasar (OP) dan anggaran yang tidak terbatas. "Memang kalau dilihat biayanya sangat besar," tutur Ronnie.

Namun demikian, Rusli dan Ronnie berpendapat swasembada pangan bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Rusli mengatakan tekad swasembada pangan yang digelorakan Prabowo dan kubunya sebenarnya bisa saja terealisasi. Tekad itu didukung oleh banyak faktor. Salah satunya, lahan pertanian potensial di Indonesia yang jumlahnya bejibun.


Tetapi, ada usaha besar menanti untuk mewujudkan tekad swasembada pangan. Bahkan perlu waktu yang tidak sebentar. Selain itu, tantangan pertumbuhan permintaan yang melesat. Maklum, pertumbuhan penduduk Indonesia boleh dibilang cukup kencang.

"Itu (swasembada pangan) mungkin tapi tidak bisa dalam satu atau dua tahun. Presiden Soeharto saja, membangun swasembada beras butuh puluhan tahun sejak 1971 dengan membangun irigasi, mempersiapkan lembaga," imbuh Rusli.

Selain konsistensi, Ronnie menambahkan agar swasembada pangan bisa terwujud, calon pemimpin bangsa yang akan terpilih nantinya juga harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan membenahi manajemen pangan.


"Pemerintah harus membuat sistem yang kompetitif dalam negeri, sehingga pasar optimal," kata Ronnie.


(agt/bir)