ANALISIS

Berharap Uluran Tangan Pemerintah Hadapi Paceklik Harga Sawit

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 27/11/2018 17:57 WIB
Berharap Uluran Tangan Pemerintah Hadapi Paceklik Harga Sawit Ilustrasi sawit. (CNN Indonesia/ Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ibarat roda yang berputar, industri sawit kini tengah berada di bawah atau memasuki masa-masa sulit. Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang mengkilap di tahun lalu, berubah drastis di penghujung tahun ini.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), rata-rata harga CPO tahun lalu masih meningkat 2 persen dari US$700,4 per ton menjadi US$714,3 per ton. Padahal, volume produksi kala itu meroket sekitar 18 persen.

Tercatat, produksi CPO mencapai 38,17 juta ton dan turunannya sekitar 3,05 juta ton sehingga secara total mencapai 41,98 juta ton.


Berdasarkan hukum pasar, harga biasanya meningkat jika pasokan menipis, demikian sebaliknya. Beruntungnya, kenaikan produksi tahun lalu diiringi oleh peningkatan permintaan dunia.

Terbukti, dari total produksi sekitar 31,05 juta ton atau 81,34 persen diekspor ke pasar dunia. Kinerja ekspor komoditas penyumbang devisa terbesar ini pun meningkat 23 persen dari tahun sebelumnya. Tak heran, harga pun masih terkerek.


Namun, keberuntungan tak berpihak selamanya pada industri sawit. Produksi yang berlimpah di tahun ini, tak lagi diiringi oleh peningkatan permintaan dunia.

Alhasil, mendekati harga sawit sepanjang tahun ini terus terseok-seok. Rata-rata harga CPO yang tahun lalu di kisaran US$714,3 per ton, perlahan menyusut hingga ke angka US$676,2 per ton pada tiga bulan pertama tahun ini.

Angka ini terus menurun hingga September lalu berada di kisaran US$546,9 per metrik ton. Terakhir, rata-rata harga sawit bahkan berada di kisaran US$420 per ton.

Anjloknya harga CPO lantas membuat banyak pelaku industri di sektor ini kian resah.
Rata-rata harga CPO. (ISTA Mielke GmbH, Oil World)

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan pihaknya sempat meminta pemerintah ikut memberi solusi terkait tekanan harga CPO ini di luar solusi program biodiesel 20 persen (B20) yang telah dikeluarkan.

Program B20 sebenarnya ditujukan untuk mengurangi impor minyak dengan mencampurkan solar dan biofuel yang diproduksi di dalam negeri. Selain mengurangi impor minyak, program ini sebenarnya juga bertujuan menyerap pasokan sawit yang kini tengah berlebih.

Asosiasi lain, seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) bahkan menurut Mukti secara terang-terangan meminta pemerintah menurunkan pungutan ekspor CPO dan turunan demi mendorong kenaikan harga sawit di tingkat petani.

Pada penghujung bulan ini, permintaan itu akhirnya terwujud.

Darmin secara mendadak mengumumkan keputusan pemerintah untuk menghapus sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya, alias jadi nol persen. Sebelumnya, ekspor CPO ditarik pungutan sebesar US$50 per ton. Sedangkan produk turunan pertama dari CPO sekitar US$30 per ton dan turunan kedua US$20 per ton.


Alasannya, pergerakan harga CPO sudah memprihatinkan dan dikhawatirkan bakal mencekik pelaku industri sawit.

"Melihat hal ini karena keadaan sudah mendesak, terutama bagi petani dan semua pemain kelapa sawit. Maka kami nolkan sementara," katanya, kemarin.

Meski begitu, kebijakan ini tak serta merta memberi angin surga bagi industri sawit. Pasalnya, bila harga CPO sudah mulai meningkat lagi menjadi US$500 per ton ke atas, pemerintah akan kembali menerapkan pungutan.

Ketentuannya, US$25 per ton untuk CPO, US$10 untuk produk turunan pertama dari CPO, dan US$5 untuk turunan kedua. Bahkan, ketika harga CPO menembus US$550 per ton, maka besaran pungutan kembali ke skema awal.

Kendati demikian, Mukti menyebut kebijakan ini memberikan nafas bagi dunia usaha yang cukup terengap-engap di tahun ini. Penghapusan pungutan sementara diharapkan mampu mengembalikan daya saing CPO Indonesia di pasar dunia.


Dengan pembebasan pungutan, menurut dia, harga CPO Indonesia bisa bersaing dengan CPO negara lain, seperti Malaysia. "Ini akan dapat meningkatkan daya saing ekspor produk sawit Indonesia dan tentunya ekspor bisa meningkat. Ini juga diharapkan jadi trigger bagi peningkatan harga Tanda Buah Segar petani," tuturnya.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Manseuteus Darto berharap penghapusan pungutan sawit dapat membantu harga sawit di tingkat petani. Saat ini, menurut dia, harga tandan buah segar sawit di tingkat petani bahkan ada yang hanya mencapai Rp600 per kg.

"Di tingkat petani, rata-rata harganya di kisaran Rp600 per kg untuk petani swadaya dan Rp1.000 per kg untuk petani plasma. Ini sudah tidak aman bagi petani," ungkap dia.

Pungutan sawit meski hanya untuk produk yang akan di ekspor, tetapi turut mempengaruhi harga tandan buah segar di tingkat petani. Ia pun memperkirakan dengan penghapusan pungutan sawit, harga tandan buah segar di tingkat petani bisa naik sekitar Rp135 per kg.

"Ini diharapkan bisa membantu harga naik Rp135 per kg, asal pelaku usaha selaku pembeli dari petani jangan main curang," tegasnya.
Ilustrasi sawit. (CNN Indonesia/Agustiyanti)
Sekadar Udara Segar

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyebut kebijakan ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada industri dan petani sawit. Namun, ia menilai kebijakan ini hanya sebatas angin segar bagi perjalan berat industri sejak awal tahun.

"Tidak akan berdampak banyak untuk industri sawit selama pungutan ekspor diaplikasikan kembali jika harga lebih tinggi dari pagu," katanya.

Ia menyebut masih banyak persoalan berat lainnya yang dihadapi industri sawit Indonesia, misalnya soal akses pasar dan sentimen negatif dari berbagai negara mitra dagang, seperti Uni Eropa dan India.

"Jadi ke depan, industri ini masih harus mawas diri dengan membuat rencana strategis yang membuat ketergantungan ekspor ke negara-negara tradisional, seperti Uni Eropa lebih minim," imbuhnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam juga melihat kebijakan yang diambil pemerintah ini tak serta merta mengatasi persoalan industri sawit. Sebab, persoalan harga sejatinya dipicu oleh demand pasar global yang memang tengah turun.

"Demand CPO global menurun diantaranya karena India, importir terbesar CPO justru menaikkan pajak impor CPO. Sementara produksi komoditas subtitusi CPO, seperti minyak kedelai naik di Argentina," terangnya.


Dengan demikian, bila ingin mengembalikan kejayaan industri sawit, pemerintah seharusnya menggencarkan lobi kepada negara-negara mitra dagang.

Ia mencontohkan pemerintah harus mampu melobi India untuk menurunkan pajak impornya dan menegosiasikan kembali Uni Eropa terkait kampanye negatif industri sawit di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Piter menilai untuk mengembalikan harga CPO ke kisaran yang tinggi, seharusnya pasokan yang ada di pasar global bisa dikurangi. Namun, hal itu membutuhkan kebijakan yang lain, misalnya kembali menambah produksi B20 di dalam negeri.

Berbeda, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara justru cukup optimis dengan kebijakan pemerintah kali ini. Sebab, menurutnya hal ini dipastikan bisa meningkatkan kinerja industri sawit Tanah Air. Selain itu, bisa mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri ini.

Perhitungannya, setiap pungutan ekspor CPO turun sekitar 15 persen, maka ekspor komoditas itu bisa meningkat sekitar 4,64 persen. "Apalagi kalau di nolkan, harapannya bisa naik 8-9 persen," ujarnya.


Meski begitu, ia menilai kebijakan ini hanya akan menguntungkan industri skala besar dalam waktu dekat. "Baru kemudian efeknya berantai ke perkebunan rakyat, mungkin perlu dilihat 3-6 bulan ke depannya. Tapi memang pemerintah tidak punya opsi lain untuk jangka pendek," imbuhnya.

Nasib Replanting

Terlepas dari kinerja industri sawit ke depan, penghapusan sementara pungutan ekspor CPO sejatinya memberi dampak bagi kelanjutan program peremajaan perkebunan sawit (replanting). Maklum saja, dengan pungutan menjadi nol persen, maka pemasukan untuk BPDP-KS akan menyusut.

Bila dana kelola BPDP-KS menurun, bukan tidak mungkin membuat pemerintah kekurangan dana untuk melangsungkan replanting. Apalagi, replanting ini menyasar para petani kecil yang kebanyakan kekurangan modal, sehingga butuh suntikan dari pemerintah. "Replanting dapat terhambat," kata Bhima

Menurutnya, jika tak mau ini terjadi, maka pemerintah harus pula mengeluarkan kebijakan baru demi mengatasi persoalan ini. Salah satunya, menurut dia, pemerintah perlu memberikan penugasan khusus kepada bank pelat merah untuk memberikan pembiayaan atau kredit bunga rendah untuk replanting.

Opsi lain, katanya, bisa dengan memperbesar porsi replanting dalam program yang sudah ada, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Bisa juga pakai KUR yang paling feasible saat ini sistemnya, sudah terbangun dan bunganya relatif murah," pungkasnya.


Darmin sebelumnya memastikan penghapusan sementara pungutan sawit tak akan mengganggu program B20 maupun replanting yang pelaksanaannya antara lain menggunakan dana dari pungutan tersebut.

"Kami ingin menekankan jangan ada yang khawatir nanti program lain seperti B20, peremajaan sawit, bagaimana pendanannya. Dananya lebih dari cukup, sehingga program itu akan berjalan," tegasnya.

Hal serupa juga diamini Darto. Menurut dia, dana yang dimiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) KS selaku pengelola pungutan sawit masih cukup banyak. Sementara, realisasi replanting hingga kini masih minim.

"Kalau tidak salah BPDP KS dananya masih triliunan, pakai saja dulu yang ada, masih banyak," jelasnya.

BPDP KS saat ini mengelola dana sawit yang antara lain diperoleh dari pungutan eskpor dan iuran dari pelaku usaha. Hingga semester pertama tahun ini, BPDP KS menghimpun dana sebesar Rp6,4 triliun atau sekitar 59 persen dari target tahun ini sebesar Rp10,9 triliun.

Sementara realisasinya pada periode yang sama tahun lalu baru mencapai Rp4,4 triliun. Mayoritas dana digunakan untuk membayarkan subsidi atau selisih harga biodiesel. (agi/agi)