Skema Pembelian Cadangan Beras untuk Operasi Pasar Diubah

CNN Indonesia | Rabu, 28/11/2018 19:52 WIB
Skema Pembelian Cadangan Beras untuk Operasi Pasar Diubah Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan skema pembelian beras untuk operasi pasar telah diubah pemerintah dan perubahan berlaku 2019 mendatang. (Dok. Kemenko Perekonomian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) telah menyepakati skema baru untuk pembelian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk melakukan operasi pasar (OP).

Rencananya, skema baru tersebut akan resmi berlaku mulai tahun depan.

Darmin menjelaskan skema pembelian CBP saat ini mewajibkan pemerintah untuk mengalirkan sejumlah dana ke Bulog untuk membeli beras dari petani di dalam negeri. Nominal dana tersebut diberikan sesuai dengan harga pembelian beras Bulog.


Misalnya, Bulog membutuhkan dana Rp20 triliun, maka pemerintah akan menyuntikkan dana dengan nominal yang sama ke keuangan Bulog. Namun dengan skema baru tersebut, pembelian itu akan berubah menjadi berbasiskan selisih atau margin antara harga beli beras dari petani dengan harga jual beras yang diberikan Bulog melalui operasi pasar.


Misalnya, harga pembelian beras dari petani mencapai Rp20 triliun. Lalu, Bulog menjual seluruh beras itu melalui operasi pasar mencapai Rp18 triliun, maka nanti selisih Rp2 triliun tersebut yang akan diganti pemerintah kepada Bulog.

"Intinya, dengan uang yang sama, sekarang kami ubah metodenya. Yang diperhitungkan hanya marginnya, bukan total. Margin ini entah dari profit atau ruginya dia," ucap Darmin di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/11).

Darmin mengatakan skema baru pembelian CBP ini lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak. Pasalnya, pemerintah tetap menjalankan kewajibannya untuk menjamin pasokan beras bagi masyarakat. Sementara Bulog juga tetap menjalankan fungsinya sebagai distributor.

Selanjutnya, Bulog juga terhindar dari potensi ada kekurangan dana akibat harga beli yang lebih tinggi dari harga jual ketika operasi pasar. Kemudian, skema baru ini diharapkan bisa meningkatkan daya serap beras Bulog, sehingga pasokan CBP meningkat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Skema Pembelian Cadangan Beras untuk Operasi Pasar Diubah(CNN Indonesia/Hesti Rika)

Tak ketinggalan, skema baru ini juga diharapkan bisa membuat perputaran pasokan beras di gudang Bulog, baik yang diserap maupun yang digelontorkan melalui operasi pasar bisa bergulir lebih cepat,. "Artinya, dengan dana yang sama, bisa lebih banyak," katanya.

Lebih lanjut, aturan main soal skema baru ini dituangkan Darmin ke Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP untuk Stabilisasi Harga.

Selain itu, terkait harga kewajaran dari harga beli dan harga jual beras oleh Bulog akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tak Pakai HPP

Selain mengubah skema pembelian CBP, pemerintah kata Darmin juga telah memutuskan bahwa ketentuan Harga Pokok Penjualan (HPP), baik dari petani dan ke konsumen tidak dipakai lagi.


Darmin bilang, Bulog memang meminta agar ketentuan ini tidak dipakai lagi. Namun, ia mengingatkan agar Bulog ke depan tetap konsisten dan bisa menjaga kinerja keuangannya.

"Memang Bulog minta HPP tidak perlu, tidak diatur-atur. Saya bilang, tapi jangan tiba-tiba takut dan berlindung sama kami karena dikejar BPK ya. Karena nanti ditanya 'Kok Anda beli segitu?', ini jangan nanti tiba-tiba bilang sudah bilang sama kantor Kemenko, wah susah kami. Pokoknya pilih, kalau Anda berani hadapi itu, ya tidak apa tidak pakai HPP," terangnya.

Lebih lanjut, dengan tidak dipakainya HPP ke depan, maka Bulog harus menanggung konsekuensi ketika harga beras dari petani tinggi atau rendah.

"Kalau harga lagi mahal, ya dia beli mahal. Kalau murah, dia beli murah. Tapi nanti tetap diaudit BPK,"pungkasnya.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan perubahan yang dilakukan pemerintah tersebut tidak akan mengubah alokasi APBN untuk pembiayaan pengelolaan cadangan beras. 

Namun demikian, lanjutnya, lewat skema baru Perum Bulog bisa lebih fleksibel dalam menggunakan dana kompensasi. Selain itu, Perum Bulog juga bisa meningkatkan pengadaan beras CBP.

"Kalau hanya dengan jumlah yang sama dengan sistem lama untuk operasi pasar itu kecil hanya 250 ribu ton. Tapi kalau sekarang dengan skema ini jumlah beras yang dijadikan CBP bisa mencapai 1,5 juta ton tergantung selisih nanti," imbuhnya.
(ulf/agt)