BPJS Keuangan Proyeksi Masih Defisit Rp16,5 Triliun di 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkirakan masih akan mengalami defisit keuangan sebesar Rp16,5 triliun pada 2019 mendatang. Angka proyeksi defisit itu sejatinya sama dengan asumsi defisit 2018 yang dibuat di awal tahun.

Namun belakangan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 30 Juni 2018 lalu menyatakan defisit keuangan BPJS Kesehatan tahun ini diproyeksi hanya Rp10,98 triliun. Proyeksi ini kembali menyusut menjadi Rp10,25 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan proyeksi defisit tahun depan masih asumsi kasar karena belum ada hasil audit realisasi menyeluruh dari BPKP terhadap kinerja keuangan tahun ini. Meski begitu, perusahaan tetap menyampaikan proyeksi tersebut lebih dulu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra kerja pemerintah dan perusahaan.

"Sebenarnya masih tergantung audit sistem, itu akan melihat semuanya satu per satu, akan disisir lagi tagihan mana yang jatuh tempo untuk pastikan apakah tagihan itu cukup meyakinkan bagi Menteri Keuangan atau tidak," ujar Fahmi di Gedung DPR/MPR, Selasa (11/12).

Proyeksi defisit Rp16,5 triliun tersebut, menurut dia, mempertimbangkan potensi peningkatan frekuensi penggunaan layanan akibat pertumbuhan jumlah peserta. BPJS Kesehatan memperkirakan frekuensi pengguna akan meningkat dari 5:1.000 pada tahun ini menjadi 7:1.000 pada tahun depan.

Lihat juga: BPKP Pastikan Defisit BPJS Kesehatan Rp10 T Bisa Ditutup

Artinya, jumlah pengguna layanan BPJS Kesehatan akan bertambah dari lima orang menjadi tujuh orang pada tahun depan dari skala per 1.000 peserta. Sementara, jumlah peserta secara keseluruhan diperkirakan akan naik sekitar 16 juta orang menjadi 216 juta orang. Sedangkan saat ini, jumlah kepesertaan sekitar 200 juta orang.

"Belum lagi nanti ada unit cost yang kami hitung karena frekuensi penggunaan meningkat dan peserta semakin banyak. Jadi hitungan aktuaria yang kami prediksi," jelasnya.

Bersamaan dengan potensi pengguna yang meningkat dan defisit yang tetap besar pada tahun depan, Fahmi bilang, perusahaan akan melakukan langkah-langkah di pihak internal untuk menekan defisit tersebut. Misalnya, dengan mengoptimalkan lagi manajemen klaim faskes demi memitigasi potensi fraud.

"Kami juga melakukan sinergisitas dengan penyelenggara jaminan sosial lainnya dan mengefisiensikan layanan katarak, fisioterapi, dan bayi lahir sehat pada kasus sectio," katanya.

Lihat juga: Sri Mulyani Kembali Suntik BPJS Kesehatan Rp5,2 Triliun

Tahun ini, defisit keuangan BPJS Kesehatan berhasil ditutup oleh suntikan dari pemerintah. Pada September 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuntikkan dana sebesar Rp4,99 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk menutup lubang defisit.

Belum cukup, Sri Mulyani kembali membuka keran dana APBN untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp5,26 triliun. Namun, aliran dana itu terbagi menjadi dua tahap. Pertama, Rp3 triliun pada 5 Desember 2018. Kedua, Rp2,26 triliun baru akan dialirkan pada 14 Desember mendatang.

Dengan begitu, perkara defisit keuangan BPJS Kesehatan tahun ini selesai berdasarkan proyeksi. Meski, hasil akhirnya baru bisa diketahui setelah BPKP kembali melakukan audit realisasi menyeluruh pada akhir tahun ini.

"Sekarang sudah selesai (defisitnya), sudah balance, tapi itu berdasarkan proyeksi kami. Nanti ada review ketiga untuk realisasi menyeluruh, nanti akhir tahun sampai Januari," ungkap Kepala BPKP Ardan Adipermana. (uli/agi)