Lampaui Target, BPDPKS Rangkum Dana Iuran Sawit Rp14 Triliun

CNN Indonesia | Jumat, 14/12/2018 20:42 WIB
Lampaui Target, BPDPKS Rangkum Dana Iuran Sawit Rp14 Triliun BPDP-KS menggelontorkan insentif biodiesel per 30 November 2018 sebesar Rp5,51 triliun, atau 73,76 persen dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp7,47 triliun. (Mike Blake).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melaporkan pungutan dana sawit per 30 November 2018 mencapai Rp14,48 triliun atau melampaui proyeksi sepanjang tahun yang sebesar Rp10,76 triliun.

Direktur Penghimpunan Dana BPDP-KS Hendrajat Natawijaya menyebutkan raihan iuran dari para pengusaha sawit itu juga meningkat dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp13,05 triliun.

Besaran pungutan tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2018. Dalam beleid tersebut, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) adalah US$ 50 per ton untuk CPO, US$ 30 per ton untuk produk turunan pertama, dan US$ 20 untuk produk turunan kedua.


Untuk proyeksi pungutan tahun depan, Direktur Penghimpunan Dana BPDP-KS Hendrajat Natawijaya masih berharap setidaknya bisa sama dengan tahun ini. Namun, ia menyadari terbitnya revisi PMK pungutan sawit yang tertuang dalam PMK Nomor 152/PMK.05/2018 membuat pemasukan dari pungutan akan berkurang selama harga minyak sawit mentah (CPO) masih rendah.


Terhitung sejak 4 Desember lalu, BPDP-KS tidak lagi mengutip pungutan sawit karena harga CPO berada di bawah US$570 per ton.

"Kalau kondisinya sama dengan akhir November 2018, (2019) kami akan mendapatkan Rp14 triliun, tetapi kami kan tidak tahu harga menggeliatnya kapan," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jumat (14/12).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/2018, pemerintah menetapkan jika harga CPO kurang dari US$570 per ton maka tidak dikenakan kutipan. Kalau harga CPO antara US$570 hingga US$619 per ton akan dikenakan kutipan sebesar US$25 per ton. Kemudian, jika harga CPO lebih dari US$619 per ton maka akan dikenakan kutipan sebesar US$50 per ton.

Lebih lanjut, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP-KS Catur Ariyanto Widodo menambahkan meski dana pungutan disetop sejak terbitnya PMK152/2018, program-program BPDP-KS untuk 2019 akan tetap berjalan.



Sejumlah program itu di antaranya, peremajaan perkebunan sawit, peningkatan SDM, dan riset. Pasalnya, surplus anggaran pada tahun ini bisa digunakan untuk anggaran 2019.

"BPDPKS adalah instansi pemerintah yang bentuknya Badan Layanan Umum. Dalam proses BLU, sisa uang yang enggak terpakai di-carry over ke tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan prioritas program-program pemerintah dan komite pengarah," ujar Catur.

Realisasi Insentif Biodiesel Baru 73 Persen

Per 30 November 2018, BPDP-KS melaporkan realisasi pembayaran insentif biodiesel telah mencapai Rp5,51 triliun atau sekitar 73,76 persen dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp7,47 triliun.

"Jadi, kami masih sedikit ada cadangan yang bisa kami gunakan untuk 2019 nanti," ujar Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS Edi Wibowo.


Sebelumnya, pembayaran insentif biodiesel kepada produsen diberikan untuk menutup selisih harga biodiesel dan ongkos angkut jika harga biodiesel di atas harga solar.

Alokasi insentif itu untuk penyaluran biodiesel sebanyak 2,07 juta kiloliter (kl), atau lebih sedikit dibanding realisasi penyaluran biodiesel periode Januari - November 2018 yang sudah mencapai 2,9 juta kl.

"Kami targetkan pada Desember ini akan meningkat total penyalurannya bisa mencapai 3,3 juta sampai 3,4 juta kl," ujarnya.

Edi mengungkapkan rata-rata pembayaran insentif biodiesel tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir November 2018, rerata pembayaran insentif hanya Rp2.074 per liter. Padahal rata-rata pembayaran insentif tahun lalu mencapai Rp4.075 per liter.


Rerata insentif menurun seiring kenaikan harga minyak Solar dibarengi tren penurunan harga biodiesel di pasaran. Kondisi itu terutama terjadi sejak September lalu.

Sebagai gambaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel Desember 2018 hanya Rp6.589 per liter ditambah ongkos angkut. Angka itu menurun dari bulan lalu yang mencapai Rp7.227 per liter ditambah ongkos angkut.

Pada awal tahun, HIP biodiesel masih mencapai Rp8.000 per liter ditambah ongkos angkut. Sementara itu, harga indeks solar saat ini masih di atas Rp8.000 per liter.

Melihat realisasi hingga akhir November, Edi memperkirakan pembayaran insentif biodiesel untuk tahun ini akan berkisar Rp5,75 triliun.


Tahun depan, alokasi pembayaran insentif biodiesel masih mendapat porsi 70 persen dari total dana yang dihimpun. Melihat tren kenaikan harga minyak Solar dan penurunan biodiesel, Edi memperkirakan besaran alokasi sekitar Rp7 triliun masih cukup untuk membayar insentif penyaluran biodiesel sesuai target tahun depan yang mencapai 6,2 juta kl. (sfr/lav)