Jokowi Minta Warga Tak Melulu Tanam Sawit

Antara, CNN Indonesia | Senin, 17/12/2018 00:04 WIB
Jokowi Minta Warga Tak Melulu Tanam Sawit Presiden Joko Widodo meminta warga tak hanya menanam sawit agar harganya tetap stabil. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta ada upaya pengereman penanaman sawit di lahan-lahan perkebunan oleh masyarakat. Ia mengkhawatirkan gemuknya perkebunan kelapa sawit yang saat ini tercatat kurang lebih 13 juta hektare dengan produksi sebesar 42 juta ton per tahun.

"Jangan semua mau menanam sawit. Mana tadi yang mau nanam sawit? Yang lain kan banyak bisa ditanami," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, dikutip Antara, Minggu (16/12).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial, yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.


Presiden mengakui masyarakat kini lebih banyak menanam sawit. Imbasnya, harga sawit akan turun ketika laju pertumbuhan perkebunan sawit ini tak terbendung.

"Kita harus sadar [kalau sawit] itu suplainya banyak, produksinya banyak, harganya turun," ujar Jokowi. 

Jokowi mengungkapkan saat ini harga kelapa sawit dapat dipermainkan di pasar internasional dan juga mendapat penolakan dari Uni Eropa. Di Prancis, masyarakat mulai menanam biji bunga matahari.

Dalam kesempatan itu ia mendorong masyarakat menanam berbagai tanaman seperti nilam untuk kosmetik maupun parfum.

"Banyak sekali jenis-jenis tanaman yang bisa kita tanam. Jangan hanya sawit terus," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam kesempatan itu menjelaskan ada 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare diberikan kepada 8.165 kepala keluarga.

Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang berguna untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Misalnya, kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

(ain)