Pemerintah Percepat Perjanjian Dagang dengan Afrika dan Eropa

CNN Indonesia | Jumat, 21/12/2018 11:46 WIB
Pemerintah Percepat Perjanjian Dagang dengan Afrika dan Eropa Pemerintah melalui Kemendag akan mempercepat penyelesaian perundingan perjanjian dagang dengan Australia, Mozambik, Tunisia, Maroko, dan Uni Eropa. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mempercepat penyelesaian perundingan perjanjian perdagangan dengan beberapa negara, seperti Australia, Mozambik, Tunisia, Maroko, Uni Eropa (UE), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) guna mendorong ekspor.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan jumlah ekspor yang belum meningkat pesat saat ini lantaran Indonesia masih dikenakan bea masuk yang tinggi. Hal itu terjadi karena masih ada beberapa perjanjian perdagangan yang belum rampung.

"Penyelesaian perjanjian baru ada beberapa terakhir ini yang diselesaikan," ucap Enggartiasto, Kamis (20/12).


Beberapa perjanjian tersebut, misalnya Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) pada Desember ini dan Indonesia dengan Chile pada awal tahun ini.

"Tapi itu juga masih butuh waktu untuk ratifikasi, diharapkan entry force baru pada 2019 semester II," terang dia.

Sebagai informasi, IE-CEPA terdiri dari empat negara, yakni Swiss, Iceland, Liechtenstein, dan Norwegia.


Enggartiasto mengaku penyelesaian perundingan perdagangan bebas bersama Uni Eropa dan RCEP terbilang sulit. Keduanya ditargetkan bisa rampung pada 2019 nanti.

"Hampir 50 persen dari total populasi dunia ada di regional ini, Indonesia sebagai country coordinator menjembatani perbedaan-perbedaan di antara 16 negara," jelasnya.

Terkait kapan pastinya, Enggartiasto belum bisa memastikan percepatan perjanjian perdagangan bisa diteken. Namun, khusus Indonesia dengan Australia sebenarnya sudah ada kesepakatan dan hanya tinggal tunggu penandatanganan.


"Untuk waktunya, bu menteri luar negeri (Retno Marsudi) yang akan atur karena kebijakan politik ada di bu menteri," imbuh Enggartiasto.

Terkait lamanya proses penandatanganan dengan Australia berhubungan dengan keputusan Canberra yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, Enggartiasto enggan berkomentar lebih lanjut.

"Bu menteri luar negeri tahu apa yang harus dilakukan, antar sesama menteri luar negeri bicara lah," pungkasnya.


(aud/bir)