ANALISIS
The Fed dan Cerita Gonjang-ganjing Suku Bunga Acuan BI
CNN Indonesia
Jumat, 21 Des 2018 13:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang 2018, Bank Indonesia (BI) cukup agresif menaikkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) tahun ini hingga enam kali dengan total kenaikan 175 basispoin (bps).
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2018, bank sentral memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan di level 6 persen.
BI mengeluarkan manuver kenaikan suku bunga acuan untuk mengimbangi sikap bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang tak kalah agresif. The Fed menaikkan suku bunga sebanyak empat kali sepanjang tahun 2018. Suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) saat ini berada di level 2,25-2,5 persen.
Kenaikan suku bunga acuan, bukan tanpa konsekuensi. Meningkatnya suku bunga acuan turut mengerek suku bunga perbankan, baik bunga deposito maupun kredit. Pada akhirnya, kenaikan bunga kredit berdampak signifikan terhadap sektor riil, lantaran banyak pelaku usaha menggunakan pinjaman bank sebagai modal usaha.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan sektor makanan dan minuman sangat terkena dampak negatif dari kenaikan suku bunga acuan, terutama pada pembengkakan biaya modal kerja.
"Kenaikan suku bunga menjadi beban tambahan bagi biaya modal kerja dan investasi," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com.
Tidak hanya sektor makanan dan minuman, imbas kenaikan suku bunga acuan juga dialami oleh industri tekstil. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan pengusaha tekstil terpaksa menyesuaikan harga produk terhadap kenaikan modal kerja dan modal investasi itu. Ade menuturkan rata-rata pengusaha tekstil telah mengerek harga produk sebesar 5-6 persen mengikuti kenaikan bunga pinjaman.
"Sejak bunga dari bank naik kami ikut naikkan harga produk, karena struktur biaya naik," tutur Ade.
Sayangnya, lanjut Ade, kenaikan harga produk mendapatkan respons negatif dari pasar. Dalam kurun dua hingga tiga bulan terakhir, tingkat penjualan justru anjlok hingga 10 persen.
"Kami sudah menaikkan harga, tetapi pasar tidak menyerap, jadi malah tidak laku," ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan faktor daya beli dapat dilihat dari dua komponen utama, yaitu harga produk dan pendapatan.
Dari sisi harga, Piter tidak memungkiri kenaikan suku bunga ikut andil dalam mengerek harga produk. Namun, kenaikan harga produk juga tidak lepas dari sentimen pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Meskipun ada kenaikan harga akibat penyesuaian suku bunga dan depresiasi rupiah, Piter bilang tidak ada tekanan besar dari sisi harga. Hal tersebut tercermin dari angka inflasi sebagai indikator harga secara umum, dimana angkanya masih rendah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,27 persen secara bulanan pada November 2018. Secara tahun berjalan, inflasi sebesar 2,5 persen dan secara tahunan mencapai 3,23 persen.
"Inflasi kita rendah, jadi kalau kita lihat inflasi tidak ada tekanan," jelasnya.
Dari sisi pendapatan, lanjut Piter, ada permasalahan pada pendapatan kelas bawah. Hal tersebut tercermin dari upah rill buruh bangunan dan buruh tani yang cenderung bergerak tipis bahkan cenderung stagnan. Untuk diketahui, upah riil adalah upah nominal dibagi dengan IHK umum perkotaan.
Data BPS memaparkan upah riil buruh bangunan pada November 2018 sebesar Rp64.877 per hari atau naik 0,40 persen dari sebelumnya Rp64.618 per hari. Sedangkan upah riil buruh tani sebesar Rp38.237 per hari naik tipis 0,12 persen dari sebelumnya Rp38.190 per hari.
"Jadi upah buruh riil relatif stagnan bahkan cenderung turun, kalau dilihat dari sana berarti daya beli mereka cenderng turun," jelas Piter.
Khusus pendapatan masyarakat kelas menengah ke atas, Piter mengatakan tidak ada masalah. Pendapatan kelas menengah ke atas mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Tahun 2018 ini, UMP dipatok naik 8,71 persen. Untuk tahun depan, UMP bertumbuh 8,03 persen.
Piter mengatakan kendati tren kenaikan UMP menurun, namun kenaikan tersebut masih tinggi dibandingkan tingkat inflasi. Itu berarti, seharusnya tidak ada masalah pada daya beli kelas menengah ke atas.
Proyeksi Tahun Depan
Pergantian tahun membawa optimisme sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor riil. Para pelaku usaha berharap penyesuaian suku bunga betul-betul mampu membuat nilai tukar rupiah lebih stabil tahun depan, setidaknya tidak seperti gunjang-ganjing tahun ini.
Namun demikian, mereka tidak menutup kemungkinan penyesuaian harga produk jika kondisi tidak membaik.
Dari sisi pengusaha tekstil, Ade mengatakan pelaku usaha tetap akan memantau perkembangan tingkat suku bunga dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selain sisi moneter, ia menuturkan akan menjadikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pertimbangan penyesuaian harga.
"Sektor energi ini memegang peranan penting disamping pasar uang," kata Ade.
Tidak jauh berbeda, pelaku usaha makanan dan minuman akan mengevaluasi harga di awal tahun menyusul kenaikan tingkat suku bunga pada tahun ini. Adhi menyatakan pelaku usaha makanan dan minuman juga akan melibatkan komponen harga BBM untuk perhitungan kenaikan harga produk.
"Perkiraan saya akan terjadi kenaikan harga (produk makanan dan minuman) sekitar 3-5 persen tahun depan. Mudah-mudahan rupiah stabil dan tidak terpuruk lagi," kata Adhi.
Sementara itu, Piter menyebut gejolak nilai tukar rupiah masih bersambung di tahun depan, walaupun tidak seberat tahun 2018. Piter juga memprediksi BI masih akan menaikkan tingkat suku bunga meskipun tidak seagresif tahun ini.
Tantangan paling utama, lanjutnya, adalah harga BBM bersubsidi. Sebab, tren harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan meskipun dalam beberapa waktu terakhir cenderung turun.
"Kemungkinan tahun depan masih tetap tinggi (harga minyak mentah), kalau itu terjadi berarti masih ada tekanan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi," ujarnya.
Jika betul pemerintah menaikkan harga BBM subsidi guna menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia, maka daya beli masyarakat akan terancam. Tidak hanya golongan masyarakat bawah, daya beli masyarakat menengah ke atas juga terancam jika pemerintah menaikkan BBM subsidi.
Piter meramalkan apabila pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi maka inflasi bisa menyentuh posisi 4-5 persen secara tahunan.
"Kalau itu terjadi bisa menekan daya beli masyarakat di semua kelompok. Meskipun kelompok menengah atas ada kenaikan pendapatan tapi pengaruhnya adalah kepada willingness to buy (kemauan untuk membeli)," jelas Piter. (ulf/lav)
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2018, bank sentral memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan di level 6 persen.
BI mengeluarkan manuver kenaikan suku bunga acuan untuk mengimbangi sikap bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang tak kalah agresif. The Fed menaikkan suku bunga sebanyak empat kali sepanjang tahun 2018. Suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) saat ini berada di level 2,25-2,5 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan sektor makanan dan minuman sangat terkena dampak negatif dari kenaikan suku bunga acuan, terutama pada pembengkakan biaya modal kerja.
"Kenaikan suku bunga menjadi beban tambahan bagi biaya modal kerja dan investasi," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com.
Tidak hanya sektor makanan dan minuman, imbas kenaikan suku bunga acuan juga dialami oleh industri tekstil. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan pengusaha tekstil terpaksa menyesuaikan harga produk terhadap kenaikan modal kerja dan modal investasi itu. Ade menuturkan rata-rata pengusaha tekstil telah mengerek harga produk sebesar 5-6 persen mengikuti kenaikan bunga pinjaman.
"Sejak bunga dari bank naik kami ikut naikkan harga produk, karena struktur biaya naik," tutur Ade.
Sayangnya, lanjut Ade, kenaikan harga produk mendapatkan respons negatif dari pasar. Dalam kurun dua hingga tiga bulan terakhir, tingkat penjualan justru anjlok hingga 10 persen.
"Kami sudah menaikkan harga, tetapi pasar tidak menyerap, jadi malah tidak laku," ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan faktor daya beli dapat dilihat dari dua komponen utama, yaitu harga produk dan pendapatan.
Dari sisi harga, Piter tidak memungkiri kenaikan suku bunga ikut andil dalam mengerek harga produk. Namun, kenaikan harga produk juga tidak lepas dari sentimen pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Meskipun ada kenaikan harga akibat penyesuaian suku bunga dan depresiasi rupiah, Piter bilang tidak ada tekanan besar dari sisi harga. Hal tersebut tercermin dari angka inflasi sebagai indikator harga secara umum, dimana angkanya masih rendah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,27 persen secara bulanan pada November 2018. Secara tahun berjalan, inflasi sebesar 2,5 persen dan secara tahunan mencapai 3,23 persen.
"Inflasi kita rendah, jadi kalau kita lihat inflasi tidak ada tekanan," jelasnya.
Dari sisi pendapatan, lanjut Piter, ada permasalahan pada pendapatan kelas bawah. Hal tersebut tercermin dari upah rill buruh bangunan dan buruh tani yang cenderung bergerak tipis bahkan cenderung stagnan. Untuk diketahui, upah riil adalah upah nominal dibagi dengan IHK umum perkotaan.
Data BPS memaparkan upah riil buruh bangunan pada November 2018 sebesar Rp64.877 per hari atau naik 0,40 persen dari sebelumnya Rp64.618 per hari. Sedangkan upah riil buruh tani sebesar Rp38.237 per hari naik tipis 0,12 persen dari sebelumnya Rp38.190 per hari.
"Jadi upah buruh riil relatif stagnan bahkan cenderung turun, kalau dilihat dari sana berarti daya beli mereka cenderng turun," jelas Piter.
Khusus pendapatan masyarakat kelas menengah ke atas, Piter mengatakan tidak ada masalah. Pendapatan kelas menengah ke atas mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Tahun 2018 ini, UMP dipatok naik 8,71 persen. Untuk tahun depan, UMP bertumbuh 8,03 persen.
Piter mengatakan kendati tren kenaikan UMP menurun, namun kenaikan tersebut masih tinggi dibandingkan tingkat inflasi. Itu berarti, seharusnya tidak ada masalah pada daya beli kelas menengah ke atas.
 Ilustrasi. (Safir Makki) |
Proyeksi Tahun Depan
Pergantian tahun membawa optimisme sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor riil. Para pelaku usaha berharap penyesuaian suku bunga betul-betul mampu membuat nilai tukar rupiah lebih stabil tahun depan, setidaknya tidak seperti gunjang-ganjing tahun ini.
Namun demikian, mereka tidak menutup kemungkinan penyesuaian harga produk jika kondisi tidak membaik.
Dari sisi pengusaha tekstil, Ade mengatakan pelaku usaha tetap akan memantau perkembangan tingkat suku bunga dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selain sisi moneter, ia menuturkan akan menjadikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pertimbangan penyesuaian harga.
"Sektor energi ini memegang peranan penting disamping pasar uang," kata Ade.
Tidak jauh berbeda, pelaku usaha makanan dan minuman akan mengevaluasi harga di awal tahun menyusul kenaikan tingkat suku bunga pada tahun ini. Adhi menyatakan pelaku usaha makanan dan minuman juga akan melibatkan komponen harga BBM untuk perhitungan kenaikan harga produk.
"Perkiraan saya akan terjadi kenaikan harga (produk makanan dan minuman) sekitar 3-5 persen tahun depan. Mudah-mudahan rupiah stabil dan tidak terpuruk lagi," kata Adhi.
Sementara itu, Piter menyebut gejolak nilai tukar rupiah masih bersambung di tahun depan, walaupun tidak seberat tahun 2018. Piter juga memprediksi BI masih akan menaikkan tingkat suku bunga meskipun tidak seagresif tahun ini.
Tantangan paling utama, lanjutnya, adalah harga BBM bersubsidi. Sebab, tren harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan meskipun dalam beberapa waktu terakhir cenderung turun.
"Kemungkinan tahun depan masih tetap tinggi (harga minyak mentah), kalau itu terjadi berarti masih ada tekanan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi," ujarnya.
Jika betul pemerintah menaikkan harga BBM subsidi guna menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia, maka daya beli masyarakat akan terancam. Tidak hanya golongan masyarakat bawah, daya beli masyarakat menengah ke atas juga terancam jika pemerintah menaikkan BBM subsidi.
Piter meramalkan apabila pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi maka inflasi bisa menyentuh posisi 4-5 persen secara tahunan.
"Kalau itu terjadi bisa menekan daya beli masyarakat di semua kelompok. Meskipun kelompok menengah atas ada kenaikan pendapatan tapi pengaruhnya adalah kepada willingness to buy (kemauan untuk membeli)," jelas Piter. (ulf/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK