KSPI Minta 8.100 Karyawan Freeport yang Dipecat Bekerja Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah mempekerjakan kembali 8.100 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2017 lalu. Permintaan mereka sampaikan karena KSPI menilai pemerintah saat ini lebih berkuasa atas Freeport Indonesia.

Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan usai divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen rampung pada akhir pekan lalu, pemerintah telah resmi menjadi pemegang saham mayoritas dan berwenang lebih pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

"Saya apresiasi betul selesainya divestasi Freeport. Langkah pertama panggil lagi 8.100 buruh yang sekarang tanpa kejelasan itu," ungkap Said, Rabu (26/12).

Menurutnya, ribuan buruh yang telah di PHK itu bisa dipekerjakan kembali dan ditempatkan di Freeport Indonesia atau perusahaan lain yang berafiliasi dengan Freeport Indonesia. Said menyerahkan hal itu kepada pemerintah.

Lihat juga: Freeport Indonesia Janji Selesaikan Smelter dalam 5 Tahun

"Dulu kan milik asing, sekarang sudah kembali ke rakyat," sambung Said.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk segera membangun smelter di tambang Freeport. Pembangunan smelter bisa bermanfaat ganda untuk beberapa industri di luar tembaga dan emas.

"Limbahnya 100 persen bisa digunakan untuk pupuk, bermanfaat juga untuk harga pupuk. Kalau harga pupuk turun, petani untung," jelas Said.

Untuk mengingatkan, PT Inalum (Persero) resmi menggenggam 51,23 persen saham Freeport Indonesia dengan membayar lunas US$3,85 miliar atau Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS). Uang itu berasal dari penerbitan obligasi global sebesar US$4 miliar atau setara dengan Rp58 triliun.

Lihat juga: Freeport Tetap Pengelola Meski Mayoritas Saham Dimiliki RI

Selain itu, Freeport Indonesia juga berjanji akan membangun smelter dalam lima tahun usai pelunasan pembayaran pembelian saham Freeport pada Jumat (21/12) kemarin. Pembangunan itu menjadi salah satu syarat yang diberikan pemerintah kepada Freeport Indonesia untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (aud/agt)