Fadli Zon Sentil Utang BUMN Era Jokowi yang Naik Berlipat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan sorotannya atas utang BUMN yang terjadi pada tiga tahun terakhir. Sorotan utang ia berikan terhadap PT Inalum.  

Dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia beberapa waktu lalu, Inalum telah menghimpun utang melalui penerbitan global bond sebesar US$4 miliar. Menurut Fadli, utang tersebut cukup berisiko terhadap BUMN tersebut.

"Inalum diperkirakan harus membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun," katanya seperti dikutip dari akun Twitter-nya, Jumat (4/1).

Bukan hanya Inalum, sorotan juga ia berikan terhadap utang yang dihimpun BUMN lain. Dalam catatannya, pada kurun waktu 2016 hingga 2018 jumlah utang BUMN naik 132,92 persen dari Rp2.263 triliun menjadi Rp5.271 triliun, atau naik Rp3.008 triliun.

[Gambas:Twitter]

Utang tersebut disumbang oleh BUMN sektor kelistrikan yang menyumbang Rp543 triliun, migas yang Rp522 triliun, properti dan konstruksi Rp317 triliun, telekomunikasi Rp99 triliun, transportasi 75 triliun dan BUMN sektor lain yang menyumbang utang Rp403 triliun. Peningkatan jumlah utang tersebut jauh jika dibandingkan periode 2012.

Saat itu, utang BUMN hanya naik Rp824 triliun. "Itu angka (utang) besar sekali," katanya.

Meskipun demikian kata Fadli, peningkatan jumlah utang tersebut justru berbanding terbalik dengan kinerja perusahaan pelat merah. Menurut Fadli, walau utang BUMN naik tajam tiga tahun terakhir, pendapatan BUMN hanya naik Rp326 triliun.

Kenaikan kecil pendapatan BUMN tersebut salah satunya dipicu kinerja keuangan sejumlah perusahaan pelat merah yang merah. Salah satu kinerja merah yang ia soroti, PLN.

[Gambas:Twitter]

"Hingga kuartal III 2018, PLN telah menderita kerugian hingga Rp18,48 triliun. Padahal pada periode yang sama 2017, PLN masih mengantongi laba bersih Rp3,05 triliun," katanya.

Fadli memperkirakan buruknya kinerja keuangan BUMN tersebut terjadi akibat penugasan yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi kepada BUMN dalam membangun infrastruktur. Penugasan tersebut disebutnya hanya membebani keuangan BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan untuk mengkritisi utang BUMN, masyarakat perlu melihat secara menyeluruh neraca keuangan perusahaan pelat merah. "Selama ini orang memberitakan hanya utangnya saja, padahal neraca keuangan itu seharusnya lihat juga ekuitas, leverage, dan capital-nya. Jadi kalau lihat, BUMN mana yang utangnya banyak, tapi ekuitasnya mencukupi," ujar Ani.

Ani mengatakan pemerintah juga tidak akan sembrono dengan utang BUMN. Ia mengatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selalu memantau perkembangan kinerja keuangan masing-masing perusahaan pelat merah dari berbagai indikator.

Sementara itu Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan walau naik tajam, utang BUMN masih dalam level aman. "Dapat disimpulkan aman dan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek," katanya. 

[Gambas:Twitter] (agt)