Pekan Depan, China dan AS Bahas Perang Dagang di Beijing

CNN Indonesia | Jumat, 04/01/2019 12:33 WIB
Pekan Depan, China dan AS Bahas Perang Dagang di Beijing Pemerintah China dan AS akan menggelar diskusi lanjutan perdagangan pada 7-8 Januari 2019 di Beijing. Diskusi untuk mencari jalan mengakhiri perang dagang. (REUTERS/Saul Loeb).
Jakarta, CNN Indonesia -- China dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar diskusi terkait perdagangan pada 7-8 Januari 2019 di Beijing. Pertemuan tingkat wakil menteri tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Seperti diketahui, China dan AS menabuh genderang perang dagang di sepanjang tahun lalu. Akibatnya, aliran barang bernilai ratusan miliar dolar terganggu. Tak cuma itu saja, perang dagang kedua negara juga disebut-sebut memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Mengutip Reuters, Jumat (4/1), Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa tim kerja yang dipimpin oleh Jeffrey Gerrish, Perwakilan Perdagangan dari AS, akan menyambangi China untuk berdiskusi.


Pada pertemuan di Argentina, di pengujung tahun lalu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat untuk mengakhiri 'gencatan senjata' perdagangan. Keduanya memutuskan untuk menunda mengenakan tarif lebih tinggi selam 90 hari ke depan, terhitung mulai 1 Desember 2018.

Sementara itu, keduanya akan melanjutkan negosiasi untuk mengurangi tekanan defisit neraca dagang yang dialami AS terhadap gempuran produk China.
Semula, AS berencana melanjutkan kenaikan tarif lebih tinggi lagi untuk barang-barang impor asal China pada 1 Januari 2019.

Trump mengklaim pembicaraan kedua belah pihak terus berkembang baik. Namun, ia tak dapat memastikan apakah hal itu berarti Beijing menyerah pada tuntutan utama AS atas ketidakseimbangan perdagangan, akses pasar, serta dugaan penyalahgunaan properti intelektual China.


Data sepekan menunjukkan dampak nyata ekonomi China dan AS akibat perang dagang. Aktivitas manufaktur AS melambat. Begitu pula dengan aktivitas manufaktur di China.


(Reuters/bir)