Kemiskinan di Atas Level Nasional, Sumsel Gelontorkan Rp779 M

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 08:06 WIB
Kemiskinan di Atas Level Nasional, Sumsel Gelontorkan Rp779 M Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Palembang, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menganggarkan Rp779 miliar untuk menanggulangi kemiskinan sepanjang 2019. Gelontoran dana tersebut digunakan untuk mengurangi persentase kemiskinan Sumsel yang saat ini masih di atas rerata nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, persentase kemiskinan di Sumsel tercatat mencapai 1 juta penduduk atau sekitar 12,80 persen dari total 8 juta penduduk. Sementara itu, persentase rata-rata kemiskinan nasional hanya 9,82 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Ekowati Retnaningsih mengatakan, meski secara persentase masih di atas rerata nasional, namun tingkat kemiskinan di Sumsel sudah berangsur turun sejak tiga tahun lalu. Pada 2015, persentase kemiskinan Sumsel mencapai 14,25 persen, 13,54 persen pada 2016, dan 13,19 persen pada 2017.



"APBD Sumsel 2019 itu sekitar Rp9 triliun. Rp779 miliar dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan yang terbagi di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Desa) seperti Dinas Sosial, Pertanian, dan lainnya," ujar Ekowati, Sabtu (5/1).

Ekowati menjelaskan alokasi anggaran yang tersebar di beberapa OPD tersebut akan digunakan melalui penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga kabupaten yang tingkat kemiskinannya tertinggi di Sumsel yakni Kabupaten Lahat (16,81 persen), dan Musi Banyuasin (16,75 persen), dan Ogan Komering Ilir (15,75).


"Tiga daerah ini masuk kategori merah, di daerah ini yang akan diprioritaskan," ujar dia.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta kepala daerah yang masuk kategori merah di tingkat kemiskinan untuk lebih terbuka dan bekerja sama dengan Pemprov Sumsel. Tujuannya, agar penanggulangan bisa lebih terkoordinasi.

"Ada yang salah dalam kebijakan dari kepala daerah. Seperti contoh Muba, daerah tersebut lumbung sumber daya alam dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak pernah dibawah Rp 2,5 triliun. Namun tetap saja kemiskinan masih tinggi," ungkap Mawardi.


Sementara itu, lanjutnya, saerah lain di Sumsel yang memiliki anggaran lebih rendah dari Muba malah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih baik. Maka itu, dia berharap bisa berkoordinasi dalam menanggulangi kemiskinan hingga persentasenya di bawah level nasional. (idz/lav)