Jokowi Minta Sri Mulyani Percepat Cairkan Belanja Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk segera mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun ini. Percepatan realisasi belanja terutama dilakukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Sri Mulyani, permintaan Jokowi tersebut dilakukan agar realisasi belanja tahun ini tak kalah dari tahun lalu yang mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target Rp2.220,7 triliun.

Selain itu, ia bilang, Jokowi juga ingin agar pelaksanaan belanja tak mengulang kebiasaan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya baru jorjoran di akhir tahun.


"Fokusnya jangan sampai menunggu terlalu lama. Presiden ingin menjalankan apa yang sudah ada dalam APBN 2019, apalagi kemarin penyerapan sudah bagus 99 persen," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Senin (7/1).

Lihat juga: 'Banjir' Bantuan Jokowi di Tahun Pilpres

Lebih lanjut, ia menjelaskan setidaknya ada beberapa fokus belanja yang ditekankan oleh Jokowi. Pertama, belanja bantuan sosial (bansos) untuk program PKH. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp34,4 triliun untuk program ini.

Anggaran tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari alokasi anggaran PKH pada APBN 2018 sebesar Rp19,3 triliun. Namun, jumlah penerima bansos tetap berjumlah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Ini perlu dirasakan segera, karena walau inflasi rendah, tapi persepsi bahwa mereka yang merasakan manfaat dari harga stabil dan kesejahteraan naik itu perlu terus dilakukan," ucapnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Belanja Nyaris Penuhi Target

Kemudian, belanja negara tahun ini juga akan fokus digunakan untuk pembangunan SDM, yaitu melalui pos anggaran kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan, pemerintah mengalokasi dana sekitar Rp125 triliun atau naik dari tahun lalu sekitar Rp110 triliun. Sementara untuk pendidikan, alokasi anggarannya meningkat dari Rp440 triliun menjadi Rp495 triliun.

Tak ketinggalan, pemerintah, menurut dia, juga tetap fokus menggelontorkan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur, meski anggarannya hanya naik tipis dari Rp405 triliun tahun lalu menjadi Rp410 triliun pada tahun ini. "Kami harapkan bisa dilaksanakan procurement awal, seperti tahun lalu. Persiapan DIPA-nya sudah selesai, sehingga bisa dilakukan awal tahun," katanya.

Di sisi lain, pemerintah turut fokus menggunakan alokasi belanja untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 melalui anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kenaikan yang lain lebih untuk persiapan Pemilu karena untuk KPU dan lain-lain itu sudah dianggarkan," pungkasnya. (uli/agi)