Chatib Basri Khawatirkan Pertamina dan PLN Ketimbang Utang RI

CNN Indonesia | Kamis, 17/01/2019 19:30 WIB
Chatib Basri Khawatirkan Pertamina dan PLN Ketimbang Utang RI Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku khawatir terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Bahkan, kekhawatirannya pada perusahaan pelat merah itu lebih tinggi ketimbang tumpukan utang luar negeri pemerintah.

Kekhawatirannya itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga 2019 membuat keduanya terbebani.

Apalagi, Pertamina dan PLN memiliki kewajiban menyukseskan program pemerintah, yaitu pengadaan pembangkit listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dan eksplorasi sumber minyak baru oleh Pertamina.


"Saya justru khawatir sama BUMN, karena itu agak repot. Sebab Pertamina dan PLN harganya tidak boleh dinaikkan, tapi di sisi lain PLN harus membangun proyek 35 ribu MW dan Pertamina harus eksplorasi," ujarnya di Hotel Mulia, Kamis (17/1).

Akibatnya, lanjut dia, pendapatan dua perusahaan pelat merah itu tertekan. Sedangkan, program yang harus direalisasikan PLN dan Pertamina membutuhkan belanja modal atau capital expenditure (capex) besar. Hal ini akan menjadi beban bagi Pertamina dan PLN.

Namun demikian, kata Chatib, pemerintah masih diuntungkan dengan lemahnya harga minyak mentah dunia. Dilansir dari Reuters, Kamis (17/1), harga minyak mentah berjangka Brent berada di posisi US$0,68 menjadi US$61,32 per barel. Kendati demikian, ia bilang laju harga minyak dunia tidak bisa diprediksi.


"Kita tidak pernah tahu, tiga bulan lalu harga minyak US$70 per barel, sekarang US$60 per barel. Jadi kalau harga minyak naik lagi tentu akan ada beban di sana. Sekarang, kondisi BUMN masih oke, hanya saja hidup kita tidak bisa bergantung dari harga minyak tinggi atau tidak," jelasnya.

Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengerek harga tarif listrik dan BBM subsidi untuk mengurangi beban PLN dan Pertamina. Ia juga menyatakan sudah menyampaikan sarannya tersebut kepada pemerintah sejak Maret 2018.

Sedangkan soal utang pemerintah, ia mengatakan posisi utang masih aman. Sebab, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di posisi 29-30 persen. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) hingga akhir November 2018 mencapai US$372,9 miliar atau sekitar Rp4.701 triliun (asumsi kurs Jisdor periode yang sama Rp14.339 per dolar AS).


Posisi utang tersebut meningkat 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$348,32 miliar.

Menurut Chatib, penilaian utang tidak bisa dilihat dari besar nominalnya, namun ditimbang dari sisi rasio utang terhadap PDB.

"Selalu dibicarakan adalah nominal utang, tapi kita harus lihat dari rasio. Saya sendiri tidak melihat isu itu (utang) jadi isu yang masalah," tukas dia.


(ulf/bir)